JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi memicu gelombang protes yang lebih luas. Bahkan, jika kritik masyarakat terus direspons secara konfrontatif, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengarah pada civilian disobedience atau pembangkangan sipil.
Pandangan itu disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyusul hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan merosotnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.
“Saya kira ini yang akan membangkitkan protes itu semakin meluas, bahkan mengarah kepada civilian disobedience atau pembangkangan sipil,” ujar Herdiansyah saat dihubungi, Senin (27/7/2026).
Menurut Herdiansyah, penurunan tingkat kepuasan publik bukan terjadi tanpa alasan. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama terkait pelaksanaan sejumlah program unggulan pemerintah.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai proyek tersebut menghadapi persoalan serius dalam aspek tata kelola, yang menurutnya tercermin dari munculnya dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pelaksana program.
Herdiansyah menilai persoalan itu tidak hanya berpotensi memunculkan praktik korupsi secara sistemik, tetapi juga berdampak pada sektor lain yang dinilai lebih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Bayangkan pemerintah lebih memilih menggelontorkan uang banyak untuk proyek ini dibanding memilih mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan dan kesejahteraan guru,” ucapnya.
Selain MBG, ia juga menyoroti keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan langkah evaluasi yang memadai terhadap sejumlah kebijakan yang menuai kritik dari berbagai kalangan.
Herdiansyah berpendapat, sikap pemerintah yang tetap melanjutkan program-program tersebut tanpa mengakomodasi masukan publik justru dapat memperbesar ketidakpuasan masyarakat.
“Saya menduga protes ini akan semakin meluas karena alih-alih mendengar protes publik, Prabowo justru semacam menantang,” katanya.
Ia juga mengkritik pernyataan Presiden Prabowo yang belakangan melabeli jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan sebutan “londo ireng”. Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan sikap yang kurang terbuka terhadap kritik.
Herdiansyah menilai pelabelan semacam itu justru berpotensi memperkeruh hubungan pemerintah dengan masyarakat sipil, sehingga ruang dialog semakin menyempit.
Sementara itu, berdasarkan hasil survei SMRC, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo pada Juli 2026 tercatat sebesar 51,1 persen. Angka tersebut disebut turun sekitar 30,1 poin dibandingkan tingkat kepuasan yang tercatat sembilan bulan sebelumnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
