SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta terpilih, Sri Hartanto, meminta Presiden RI Prabowo Subianto memandang profesi wartawan secara lebih jernih, cerdas, dan elegan. Pernyataan itu disampaikan menyusul pidato Presiden yang mengaitkan istilah “londo ireng” dengan sebagian wartawan, jurnalis, pengamat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurut Sri Hartanto, narasi tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap profesi wartawan serta dapat mengganggu iklim kebebasan pers di Indonesia.
“Presiden semestinya melihat tugas jurnalistik secara jernih, cerdas, dan elegan. Pers bukan musuh pemerintah, tetapi mitra demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sesuai amanat Undang-Undang Pers,” kata Sri Hartanto, seperti dikutip dalam rilis ke Joglosemarnews, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan, kerja jurnalistik yang berlandaskan fakta dan data tidak bisa dimaknai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara ataupun kepentingan asing. Menurutnya, sikap kritis media terhadap berbagai kebijakan pemerintah justru merupakan bagian dari fungsi kontrol dalam sistem demokrasi.
“Media bekerja berdasarkan fakta di lapangan. Sikap kritis terhadap berbagai persoalan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa Merah Putih, maupun persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan isu publik lainnya merupakan fungsi kontrol agar pemerintah dapat bekerja lebih baik, bukan bentuk pengabdian kepada bangsa asing,” ujarnya.
Sri Hartanto mengkhawatirkan, retorika yang mengaitkan kritik media dengan istilah seperti “antek asing” atau “londo ireng” dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat terhadap profesi wartawan.
Apabila narasi tersebut terus digaungkan, lanjutnya, masyarakat dapat memandang jurnalis sebagai pihak yang memusuhi negara atau bahkan sebagai pengkhianat. Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan ancaman terhadap keselamatan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.
“Jika logika seperti ini terus dimasifkan, masyarakat bisa menganggap tugas wartawan sebagai sesuatu yang jahat atau bertentangan dengan kepentingan bangsa. Kondisi itu berpotensi meningkatkan ancaman terhadap keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Pernyataan Sri Hartanto tersebut merupakan respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa istilah “londo ireng”, yang pada masa kolonial merujuk pada pribumi yang membantu penjajah, menurutnya masih ada hingga sekarang.
“Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?” ujar Prabowo.
Presiden juga menyinggung adanya media yang dinilai lebih banyak menyoroti sekolah-sekolah yang belum diperbaiki dibandingkan puluhan ribu sekolah yang telah direnovasi pemerintah.
Menurut Prabowo, pemerintah telah memperbaiki sekitar 67.000 bangunan sekolah dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun depan. Ia menegaskan pemerintah tidak antikritik, namun berharap kritik disampaikan secara proporsional.
“Kita negara demokrasi. Kita tidak anti-kritik. Tapi kita bukan anak kecil,” ujar Presiden. [*]