AKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gejolak harga minyak dunia kembali menjadi alarm bagi Indonesia yang hingga kini masih harus mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan bakar minyaknya. Di tengah situasi yang sulit diprediksi akibat konflik geopolitik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahkan mengibaratkan pergerakan harga minyak mentah dunia seperti kondisi seseorang yang terserang malaria.
Menurut Bahlil, harga minyak dunia dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai perkembangan, termasuk konflik di Selat Hormuz yang berdampak terhadap jalur distribusi minyak dunia.
“Harga dari minyak dunia saya mengumpamakan seperti orang sakit malaria. Pagi bisa turun, malam bisa naik, tiga hari bisa turun, tujuh hari bisa naik,” katanya saat memberi sambutan pembukaan The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta Convention Center pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Bahlil mengatakan, fluktuasi harga minyak juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan isu yang berkembang di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Salah satu faktor yang ikut menentukan adalah kondisi jalur pelayaran, termasuk kebijakan buka-tutup akses di kawasan tersebut.
Situasi itu menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai negara dengan kebutuhan BBM yang besar namun produksi minyak domestik belum mampu mencukupi konsumsi, setiap gejolak harga di pasar internasional berpotensi memberikan dampak langsung.
Data yang dikutip dari Trading Economics menunjukkan harga minyak mentah Brent pada Rabu ini berada di kisaran US$ 90 per barel. Angka tersebut memang telah turun dibandingkan posisi US$ 114,44 per barel yang tercatat pada 4 Mei 2026, setelah perang antara Israel-Amerika Serikat dan Iran pecah pada akhir Februari.
Namun, pergerakan harga minyak masih menunjukkan volatilitas yang tinggi. Brent bahkan sempat turun hingga sekitar US$ 71 per barel pada awal Juli sebelum kembali bergerak naik.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah berupaya mempercepat langkah menuju kemandirian dan kedaulatan energi. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah meminta jajaran pemerintah mencari berbagai terobosan melalui pengembangan sumber-sumber energi alternatif.
Langkah itu juga dikaitkan dengan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan global untuk menekan emisi karbon melalui Paris Agreement, dengan target menuju nol emisi pada 2060.
“Indonesia akan tetap konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi kesepakatan terkait dengan Paris Agreement,” ujarnya.
Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam skala besar. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt dalam beberapa tahun mendatang.
Untuk tahun ini, kapasitas pembangunan yang ditargetkan mencapai 30 gigawatt. Proyek-proyek energi terbarukan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil impor.
Bahlil menyinggung besarnya kesenjangan antara kebutuhan dan produksi minyak nasional. Konsumsi BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan lifting minyak dalam negeri hanya berada di kisaran 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari.
Selisih tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan dari luar negeri, sehingga gejolak harga minyak global menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.
“Kita harus segera kita meminimalisir dalam rangka menuju kepada kedaulatan energi,” ucap Bahlil. [*] Disarikan dari sumber berita media daring