JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dalam sepekan ini, khususnya menjelang dan saat pelantikan presiden dan wakil presiden, Minggu (20/10/2019).
Imbauan tersebut disampaikan oleh pihak Kepolisian RI.
“Polri mengamankan, hak diskresi kepolisiannya demo untuk kepentingan yang lebih besar,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan pada Rabu (16/10/2019).
Iqbal membeberkan alasan mengapa kepolisian sementara waktu melarang demostrasi. Salah satunya adalah kekhawatiran ruang demonstrasi yang malah dimanfaatkan oknum pelaku kericuhan. Ia mencontohkan salah satunya aksi di area Gedung DPR/MPR pada 30 September 2019.
“Apa itu aspirasi menyampaikan pendapat di muka umum? Perusakan, pelemparan, pembakaran,” ujarnya.
Ia mengaku tidak menunjuk siapapun, tapi menurut dia, pelakunya bukan mahasiswa. Tapi perusuh yang mendompleng. “Nah itu kami antisipasi,” ujar Iqbal.
Selain itu, kata Iqbal, Polri juga melihat dari pengalaman aksi sebelumnya yang kerap berujung ricuh. Sehingga, kepolisian mengeluarkan diskresi untuk melarang setiap kegiatan demonstrasi hingga pelantikan presiden terpilih selesai.
“Kalau ada kelompok masyarakat menyampaikan pendapat, artinya mereka pelaksanaan anarkis, akan kami bubarkan. Itu bukan brutal, tapi melanggar pidana,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat dapat saling mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban selama pelantikan presiden terpilih berlangsung.
