SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah mandek selama 14 tahun, pembangunan proyek pipa gas Cirebon-Semarang dimulai kembali pada Jumat (7/2/2020). Jalur pipa gas yang melintasi sepanjang tol pantura Jawa Tengah, mulai dari Brebes hingga Semarang itu diharapkan akan menguntungkan bagi provinsi berpenduduk sekitar 34 juta jiwa ini.
“Pembangunan pipa gas ini seperti terskenario karena Jawa Tengah menerima Perpres 79 tahun 2019 untuk pengembangan kawasan industri di Jateng sebagai penopang pertumbuhan ekonomi tujuh persen,” kata Plh Sekda Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie saat Groundbreaking Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Cirebon-Semarang, Jumat (7/2/2020) di Rest Area 379A Batang.
Jaringan pipa gas itu, imbuh Heru, diharapkan menimbulkan efek positif yang signifikan bagi industri di Jawa Tengah, sehingga membantu percepatan pertumbuhan ekonomi tujuh persen.
Karena itu, Jawa Tengah berkomitmen untuk mendukung pembangunan trasmisi pipa gas yang ditargetkan selesai dalam dua tahun.
Plt Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Ego Syahrial menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat yang telah mendukung terealisasinya proyek transmisi pipa gas senilai 169,41 juta dolar AS dengan tollfee 0,36 dolar AS/ MMBTU ini.
Keberadaannya diharapkan akan mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dan meningkatkan pemanfaatan gas domestik.
“Pemerintah berencana menghentikan ekspor gas ke Singapura pada 2023 dan berencana menurunkan harga gas untuk industri menjadi sebesar 6 dolar AS per MMBTU, sesuai Perpres Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi,” terangnya.
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa menambahkan, selama ini gas Indonesia yang diekspor ke Singapura tidak memiliki nilai tambah.
Meski tetap menjadi pemasukan, namun belum mampu untuk menggerakkan perekonomian secara optimal.
“Kalau gas ini dibuat sebagai faktor produksi, maka dia bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nilai tambah akan jadi luar biasa,” jelasnya.
Selama ini, imbuhnya, pemerintah mengimpor gas hingga 60 persen dan menganggarkan dana subsidi gas tidak sedikit dari APBN. Apabila pembangunan itu berhasil, harga gas akan lebih efisien. JSnews
