JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dinilai belum mempunyai inovasi dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Corona.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Menurut dia, proses belajar di rumah sebagian siswa terkendala selama kebijakan ini diterapkan.
“Justru yang terjadi sekarang adalah diskriminasi,” kata Zita melalui keterangan tertulis, Jumat ( 3/7/2020).
Diskriminasi, kata dia, terjadi karena tidak semua siswa bisa mengikuti sistem belajar di rumah.
Sebabnya adalah kebijakan belajar dari jarak jauh membutuhkan gawai dan kuota internet yang tidak dimiliki semua peserta didik. Kebijakan belajar di rumah ini pun membuat siswa miskin semakin tertinggal karena keterbatasan fasilitas.
“Nasib yang tidak mampu ya tidak sekolah. Ini realita. Dan Mas Menteri (Nadiem Makarim) harus melek terhadap fakta di lapangan,” ujar Zita.
“Banyak sekali anak Indonesia yang tidak bersekolah karena diskriminasi akses pendidikan di era mas menteri.”
Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, tidak adanya inovasi dalam dunia pendidikan selama pandemi itu berdampak terhadap seluruh daerah termasuk DKI Jakarta.
Apalagi, pemerintah pusat melarang sekolah di zona merah Corona untuk membuka sekolah.
“Mas Menteri bilang sekolah tidak boleh buka sampai zona hijau. DKI kan episentrum, tidak ada yang tahu kapan hijaunya. Bisa bulan depan, 6 bulan ke depan, atau satu tahun lagi. Kita berdoa dan berharap yang terbaik saja,” tutur Zita.
Zita menegaskan sampai detik ini tidak ada inovasi pendidikan yang dicetuskan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim semasa pandemi Corona berlangsung. Padahal, kata Zita, Nadiem telah mengusung tema Merdeka Belajar.
“Jadi sekarang semua merdeka. Belajar boleh, enggak juga tidak apa-apa. Yang mampu syukur bisa online dan miskin merana dan tidak bersekolah. Ini Merdeka Belajar benar-benar gagal paham dari Mas Menteri,” ujarnya.
Zita menuturkan pendidikan itu bukan pasar bebas seperti persaingan ekonomi. Pendidikan wajib diselenggarakan negara kepada seluruh rakyat.
Pemerintah, khususnya menteri pendidikan, harus hadir untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada rakyatnya.
“Kesehatan, pendidikan atau bidang sosial itu wajib dijamin oleh negara,” tutur dia.
