JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS- Apabila Pilkada 2020 ditunda lantaran Covid-19, hal itu dikhawatirkan bakal menimbulkan masalah dan ketidakpastian baru.
Demikian dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Karena itulah, menurut Hasto, Pilkada tetap harus diberangkakatkan 9 Desember mendatang. Ia mengatakan penundaan kembali Pilkada 2020 justru akan menimbulkan ketidakpastian baru.
“Sikap dari PDI Perjuangan adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember karena kami juga tidak menutup mata terhadap berbagai faktor-faktor risiko politik sekiranya pilkada ini ditunda,” kata Hasto dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/9/2020).
Hasto mengakui masih ada pelanggaran protokol Covid-19 saat tahapan pendaftaran 4-6 September lalu. Dia mengatakan, ke depannya protokol kesehatan harus dijalankan dengan lebih disiplin lagi.
Hasto pun berjanji PDIP akan mengontrol para pasangan calon kepala daerah yang diusung untuk patuh pada protokol Covid-19.
Ia mengatakan PDIP memiliki sistem kontrol untuk memantau para pasangan calon kepala daerah. Kandidat yang tidak disiplin disebutnya bakal langsung ditegur.
Ia mencontohkan, PDIP langsung menegur Ketua DPC PDIP Kota Surabaya lantaran timbulnya kerumunan massa saat pendaftaran Eri Cahyadi-Armuji ke Komisi Pemilihan Umum pada 4 September lalu.
Menurut Hasto, Pilkada 2020 harus tetap digelar 9 Desember dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya dengan memakai masker, menjaga jarak minimal 2 meter, hingga membatasi kampanye massal hanya diikusi oleh 50 orang.
“Jadi sikap PDI Perjuangan tidak berubah, dengan melihat berbagai faktor maka Pilkada tetap berjalan,” ujar dia.
Hasto juga berujar sejumlah negara juga tetap menggelar pemilihan dan berhasil. Misalnya Korea Selatan dan Sri Lanka.
“Justru ini menjadi ujian bagi kita terhadap kemampuan membangun disiplin total.”
Menurut Hasto, PDIP akan menyesuaikan model kampanye dengan metode dari pintu ke pintu (door to door) dan secara virtual. Telepon pintar, kata dia, akan menjadi alat perjuangan untuk mengampanyekan paslon kepada pemilih.
“Toh sebenarnya rakyat ini juga akan mengikuti bagaimana pemimpinnya. Budaya kita paternalistik maka yang penting yang di atas ini memberikan teladan,” ujar dia.
Sejumlah kalangan sebelumnya menyarankan Pilkada 2020 ditunda lantaran jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Gelaran Pilkada dikhawatirkan justru memperbesar klaster penularan virus corona ini. Komisi Pemilihan Umum pun mengumumkan sebanyak 60 bakal calon positif Covid-19.
