KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM -Keresahan nasional terkait rencana pemerintah akan mengimpor beras dan garam di saat harga gabah jatuh, membuat DPP PDIP berang.
Karena itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun mempertanyakan kebijakan Menteri Perdangan Muhammad Lutfi yang dianggap tidak peka serta mengabaikan jalur koordinasi kementrian.
“Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden, ” tandasnya melalui Rilis yang dikirimkan ke JOGLOSEMARNEWS, Sabtu (20/3/2021).
Menurut Hasto, pemerintah sudah memiliki blue print dalam rangka berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani.
Untuk itu sudah semestinya Mendag harus mematuhi blueprint tersebut, serta menerapkan jalur sinergi koordinasi.
Apalagi, lanjut Hasto, di luar jalur koordinasi kementrian perlu dipertimbangkan pula kebijakan kepala daerah yang merupakan ujung tombak menjadi sentra produksi pangan nasional.
Namun pada kenyataannya, lanjut Hasto, yang terjadi semua jalur koordinasi itu diabaikan oleh Mendag dan cenderung ngotot memaksakan impor.
“Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan, ” ungkapnya.
Dijelaskan Hasto, mumpung belum terlanjur, PDIP meminta Mendag untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementrian pertanian, BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
Pasalnya, koridor politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari karena Indonesia memiliki potensi dahsyat keanekaragaman pangan yang luar biasa yang harus dikonsolidasikan menuju peningkatan dan keunggulan produksi pangan.
“Terkait pangan, sikap PDIP sangat jelas jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente,” pungkasnya. Beni Indra
