SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejumlah upaya penanganan ekonomi dan sosial masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, sejauh ini masih on the track.
Demikian ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang membaik.
Jika sebelumnya terjadi kontraksi 5,3 persen pada kuartal II di tahun 2020, kini menjadi minus 2,07 persen.
“Dan tahun 2021, diproyeksikan akan bisa tumbuh sekitar 4,5 persen sampai dengan 5,3 persen,” ujar Airlangga, sebagaimana dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
memastikan berbagai upaya penanganan ekonomi dan sosial masyarakat yang dilakukan pemerintah sampai saat ini telah sesuai jalur atau on the track.
Dalam acara Visitasi Kerangka Manajemen Publik Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIX Tahun 2021 di Jakarta, Senin (19/4/2021), Airlangga mengatakan, pertumbuhan tersebut didorong oleh adanya program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional.
Tren positif tersebut, menurut Menko Airlangga dilatari oleh Program pemulihan ekonomi nasional (PEN), kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dan percepatan vaksinasi serta penerapan UU Cipta Kerja.
Di samping itu, ia menjelaskan, perbaikan itu juga terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus menunjukkan sinyal positif dan perlahan menunjukkan tren pemulihan ekonomi dan membentuk kurva V.
Disebutkan, sektor yang mulai pulih dan memiliki kontribusi besar terhadap PDB meliputi industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan.
Sedangkan sektor yang masih mampu bertahan dan tumbuh positif adalah infokom, kesehatan, pertanian dan pendidikan.
“Secara spasial, perekonomian Indonesia juga terus membaik. Wilayah Sulawesi, serta Maluku dan Papua merupakan daerah yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi positif didorong oleh peningkatan harga komoditas,” kata Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.
Dalam perkembangan lebih lanjut, ujar Airlangga, saat ini pemerintah sedang mendorong akselerasi digitalisasi transaksi daerah melalui satuan tugas yang beranggotakan delapan kementerian dan lembaga.
Akselerasi digitalisasi itu bertujuan mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan di tingkat daerah.
“Data-data yang disampaikan tadi dapat menjadi acuan kita dalam memetakan permasalahan serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung program pemulihan ekonomi,” kata Airlangga.
Agar program tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah, jelas Menko Airlangga, seluruh upaya pemerintah termasuk dalam mengimplementasikan Program ETPD harus ada kolaborasi dari berbagai pihak lintas instansi.
“Kolaborasi yang serasi sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini,” tegas Airlangga. suhamdani
