SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah sangat terbuka terhadap inisiasi baru, termasuk dalam bentuk kemitraan dengan pelaku industri global untuk dapat mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam peluncuran kemitraan VISA dan ALTO pada Jumat (11/6/2021).
Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan pentingnya kemitraan dan jasa keuangan digital untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional dan pemulihan ekonomi nasional.
Dalam kerja sama tersebut, VISA dan ALTO diharapkan mampu mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih aman, cepat dan murah. Selain itu juga memperlancar transaksi keuangan, mampu menurunkan biaya transaksi pembayaran dan mendukung efektivitas kebijakan di sektor keuangan.
“Dan secara umum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dan sistem keuangan secara umum,” papar Airlangga, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Untuk diketahui, VISA merupakan salah satu pemain kunci industri jasa keuangan global, sebagai penyedia jaringan pembayaran dengan teknologi pembayaran canggih serta berpengalaman lebih dari 60 tahun memimpin pembayaran digital.
VISA diharapkan akan mendukung ALTO dalam meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko.
“Kemitraan ini kiranya menjadi capaian yang baik bagi ALTO, untuk meningkatkan kemampuan menuju kelas dunia melalui transfer knowledge dari VISA di bidang keamanan siber, manajemen risiko, keberlangsungan bisnis dan operasional,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong implementasi digitalisasi.
Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk kategori masyarakat yang non-bankable untuk diprioritaskan.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2020, inklusi keuangan dari indikator kepemilikan akun tumbuh signifikan menjadi 61,7 persen.
Dari indikator penggunaan akun, inklusi keuangan Indonesia mengalami tren yang terus meningkat, dari 59,74 persen tahun 2013 menjadi 81,4 persen pada tahun 2020.
Secara spesifik, Presiden Jokowi juga menargetkan bahwa indeks inklusi keuangan dari sisi penggunaan akun akan meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2024.
Untuk itu, lanjut Ketua Umum Golkar tersebut, pemerintah pada tahun 2020 telah menerbitkan Perpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Kemunculan Perpres tersebut bertujuan menciptakan kondisi, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, aman dengan biaya terjangkau.
Pada gilirannya, upaya tersebut bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar individu dan daerah.
“Dan secara umum diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat,” papar Airlangga.
Untuk mewujudkannya, jelas Airlangga, pemerintah melalui SNKI berupaya melakukan perluasan akses dan jangkauan layanan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen serta penguatan akses permodalan.
Di samping itu juga untuk mendukung pengembangan UMKM, peningkatan produk dan layanan keuangan digital serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital.
“Inovasi teknologi dalam bidang jasa keuangan digital, infrastruktur serta kerangka regulasi yang ramah diharapkan mampu mendorong pengembangan model jasa keuangan digital baru yang mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” ujarnya. Suhamdani
