YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Logika dan sasaran program MyPertamina untuk pembelian BBM jenis pertalite dan solar dinilai terbalik.
Hal itulah yang mengakibatkan program tersebut menuai polemik dan menyulitkan masyarakat awam.
Penilaian itu disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr H Hilmy Muhammad MA.
Diketahui, aplikasi milik BUMN itu dimaksudkan untuk ketepatan pendistribusian BBM. Namun, menurut Hilmy, kebijakan tersebut dianggap kurang tepat, karena justru menyulitkan masyarakat.
“Sosialisasi yang kurang dan aturan yang belum siap menjadi pangkal persoalan,” paparnya.
Dalam persoalan ini, Hilmy justru mempertanyakan, mengapa harus menyulitkan masyarakat yang mendapatkan subsidi?
Menurutnya, yang semestinya diatur adalah yang tak mendapatkan subsidi, karena jumlahnya lebih sedikit.
“Maksud dari aplikasi itu memang baik. Namun, kalau kita mau ambil mudahnya, semestinya yang diatur adalah yang tak mendapatkan subsidi karena jumlahnya lebih sedikit,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Hilmy, mereka ini yang lebih melek teknologi. Jadi, untuk daftar-daftar segala macam akan lebih mudah.
“Kalau yang mendapatkan subsidi yang diatur, selain akan sulit, mereka juga belum siap,” jelas Anggota Komite I DPD RI tersebut kepada awak media, Rabu (6/7/2022).
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut menjelaskan, mengatur orang banyak tentu lebih sulit.
Hal itu jelas menunjukkan keberpihakan BUMN kepada siapa, juga akan semakin memperlihatkan ketimpangan.
“Dikhawatirkan nantinya akan ada ketimpangan. Yang pakai aplikasi, silakan antre, yang tanpa aplikasi bisa langsung maju. Ini jelas tak berpihak pada rakyat,” ujar Senator asal Yogyakarta tersebut.
Gus Hilmy mengaku, mendapatkan laporan bahwa seorang petani di Yogyakarta ditolak membeli solar untuk traktornya karena tak memiliki nomor kendaraan.
“Laporan yang kami terima, seorang petani tak diizinkan membeli solar untuk traktornya. Padahal itu kan untuk menunjang produksi. Kami khawatir kalau para nelayan juga mengalami nasib yang sama,” kata Katib Syuriah PBNU itu.
Gus Hilmy juga mengkritik penerapan kebijakan ini seolah kelatahan. Ada banyak aplikasi yang diciptakan kementrian.
Di antaranya BPJS, PeduliLindungi, Sisnaker, JKN, Dukcapil, kepolisian, Bansos Kemensos, Kemendag, E-Kemenkeu, dan lain sebagainya.
“Semua kementerian punya aplikasi, bahkan lebih dari satu. Apakah semua berfungsi secara maksimal? Tak bisakah semua aplikasi itu disinkronkan menjadi satu untuk mendukung program Presiden Jokowi Satu Data Indonesia. Dari semua aplikasi itu, harus daftar lagi, nyetor identitas lagi dan seterusnya,” kritik pria yang juga anggota MUI Pusat tersebut.
“Ini justru bukan inovasi, tetapi kelatahan. Kalau dulu apa-apa harus pakai kartu, sekarang aplikasi. Coba cek, berapa kartu yang ada di dompet kita? Coba cek juga HP kita, ada berapa aplikasi bikini negara?” tanya Pengasuh Pondok Pesantren krapyak itu.
