BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Boyolali fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah dengan mempercepat aksi kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Kami bersama melakukan mapping kemiskinan ekstrem per-individu,” ujar Inspektur Pembantu II, Inspektorat Boyolali, Agung Tri Sulistyo,” Senin (11/7/2022).
Dijelaskan, langkah penanganan kemiskinan ekstrem telah dirumuskan. Salah satunya dengan menetapkan indikator parameter yang digunakan Boyolali dalam menilai kemiskinan. Untuk itu, perlu kolaborasi parameter pusat dengan daerah.
Diungkapkan, ada lima langkah strategis yang disiapkan. Mulai dari intervensi di bidang pendidikan maupun penyediaaan lapangan kerja.
Sebab, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ditandai dengan ketercukupan lapangan pekerjaan.
“Dan ini tentu akan berimbas pada daya beli masyarakat semakin tinggi.”
Pemkab juga menyediakan program pendidikan penyetaraan, yaitu program kejar paket A gratis untuk penduduk produktif.
Kemudian dalam upaya peningkatan penghasilan masyarakat, akan dilakukan pelatihan kerja, peningkatan skill, bantuan modal.
“Juga pemberian bantuan peralatan usaha, serta pemberian bantuan pada KK dengan penghasilan Rp 600.000 – Rp 900.000/bulan.”
Tak lupa juga menyiapkan langkah peningkatan kualitas rumah tinggal. Melalui berbagai program bantuan perumahan hingga gas bersubsidi. Intervensi juga akan dilakukan pada bidang kesehatan dan ketersediaan informasi.
Sedangkan data pada triwulan I tahun ini, prosentase kemiskinan mencapai 10,35 persen. Atau ada 35.448 kepala keluarga (KK) miskin di Boyolali. Indikator kemiskinan didasarkan pada penghasilan, rumah tinggal, pendidikan, informasi, pakaian, kesehatan dan kebutuhan konsumsi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Boyolali pada 2020 naik menjadi 10,18 persen. Lalu naik 10,62 persen pada 2021. Namun, angka tersebut berada dibawah dari rata-rata kemiskinan di Jateng yang mencapai 11,79 persen. “Artinya, masih lebih baik. Lalu pada triwulan I angka kemiskinan turun menjadi 10,35 persen.”
Sementara itu, perwakilan Kemenko PMK, Nurbudi, mengatakan bahwa kemiskinan juga mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dari situ, langkah penghapusan kemiskinan disiapkan.
“Melalui data P3KE dapat menandai siapa saja yang perlu dilakukan intervensi dari data yang ada.”
Pinyaknya juga menyetujui untuk dilakukan pemadanan data. Termasuk upaya penuntasan dengan intervensi program dan kunjungan kembali ke Boyolali. Langkah- langkah tersebut juga disambut baik oleh Kemenko PMK dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Waskita
