Beranda Umum Nasional Pengamat: KIB Harus Punya Nilai Pembeda, Kalau Tidak…

Pengamat: KIB Harus Punya Nilai Pembeda, Kalau Tidak…

Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) / republika

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Terbentuk sejak dini  ketika ajang Pilpres masih sekitar dua tahun lagi, memang baik untuk menyatukan frame, platform, visi dan misi partai koalisi.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang merupakan gabungan daari Partai Golkar, Partai Amanat Nasioinal (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kendati memiliki point positif, pada sisi yang lain, pembentukan koalisi atau poros sejak dini juga dinilai rawan terhadap godaan.

Penilaian itu dilontarkan oleh Pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Di  menilai, idealnya poros politik memang dibentuk jauh hari sebelum Pemilu, sebagaimana yang dilakukan oleh KIB.

Tentu, dengan harapan agar publik bisa paham terkait visi misi dan mengenal jagoan yang akan diusung oleh parpol koalisi tersebut

“Sehingga ada penilaian apakah visi calon yang diusung layak ‘dijual’ atau tidak,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Senin (18/6/2022).

Adi pun menilai, poros politik yang terbentuk jauh hari seperti KIB harus punya nilai pembeda. Terutama soal sikap politik yang pro rakyat.

“Berdiri lantang paling depan suarakan jeritan hati rakyat. Jika tak demikian apa bedanya KIB dengan poros lain yang tergentuk di ujung permainan,” ujar Adi.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Tom Lembong Tuding Naskah Saksi Ahli Pihak Kejagung Plagiat, Kejagung Bantah

Di sisi lain, Adi berpendapat, sebenarnya agak nekat poros politik macam KIB terbentuk. Apalagi, Pemilu 2024 masih jauh.

Ia khawatir, poros koalisi yang dibentuk Golkar, PAN dan PPP itu diganggu dan digoda untuk masuk ke gerbong koalisi lain di ujung penentuan.

Maka, Adi menilai KIB harus solid dalam menyongsong 2024. Sehingga, kerja-kerja yang telah dilakukan tidak sia-sia.

“Rentan dipreteli dan dikuliti satu persatu apa yang sudah mereka lakukan untuk memperjuangkan nasib rakyat,” terangnya.

Sementara, terkait masa kampanye Pemilu 2024 yang hanya digelar 75 hari, Adi menilai hal itu sangat kurang.

Pasalnya, dengan rentan waktu yang pendek, pemilih tak akan mendapat informasi soal kandidat yang akandipilih.

Bahkan, ia menyebut keserengakan antara pencoblosan Pilpres dan Pileg membuat _njelimet_ pada level teknis pemilih.

“Mestinya waktu kampanye ditambah. Waktu kampanye mepet sangat rentan dengan politik uang. Rakyat yang kurang info soal calon sangat musah masuk angin dengan serangan logistik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengajak partai lain untuk bergabung lebih cepat ke KIB. Menurutnya KIB selalu terbuka dengan partai lain yang memang ingin bergabung.

“Kalau mau gabung, ayo lebih cepat, sehingga bisa koalisi sejak dini,” ujar Awiek sapaan akrabnya.

Baca Juga :  Catat! Gaji Guru Bakal Naik Mulai Januari 2025

Awiek mengatakan sejauh ini KIB masih belum masuk ke tahap pasangan calon baik capres maupun cawapres di Pemilu 2024.

“Masih lama. Masih cukup waktu. Ya tentu kita komunikasi dengan teman-teman itu bahwa KIB ini sudah memenuhi syarat threshold untuk Pilpres,” katanya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa akan ada partai lain yang akan masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas oleh Golkar, PAN dan PPP.

Airlangga mengatakan, partai yang hendak bergabung itu masih dalam proses. “Sedang dalam proses,” kata Airlangga belum lama ini.

www.republika.co.id