JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan tak ambil pusing dengan protes eks Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang memprotes pelarangan buka puasa bersama pejabat.
Saat itu, Said Aqil menyatakan aturan tersebut merupakan bentuk over intervensi pemerintah kepada masyarakat.
“Ya enggak apa-apa, terima kasih. Sebagai kritik itu harus selalu ada yang seperti itu, itu namanya demokrasi. Itu namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia ini,” kata Mahfud saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).
Menurut Mahfud, perlu adanya pandangan dari masyarakat soal kebijakan pemerintah. Mahfud menyebut dirinya juga menjadi yang terimbas aturan tersebut sehingga hanya bisa mengadakan buka puasa bersama istrinya.
Soal apakah ada rencana Jokowi mencabut aturan buka puasa bersama itu setelah banyak protes muncul, Mahfud mengaku tak mengetahuinya.
“Saya belum dengar ada rencana begitu. Itu kan surat edaran, ya, jadi pencabutannya juga sederhana ndak usah pakai bilang ke menteri. Kalau mau dicabut, cabut, kalau mau dijelaskan juga itu kan bukan kepres, surat edaran Menseskab atas arahan presiden. Ya nanti kalau mau dicabut, artinya saya tidak harus tahu juga kan?” kata Mahfud.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Said Aqil minta larangan buka puasa bersama dicabut
Ditemui di acara yang sama, Said meminta agar Presiden Jokowi mencabut larangan buka puasa bersama tersebut. Said menyebut tidak ada negara Islam lainnya yang mempersoalkan buka bersama tersebut.
“Kalau dilarang itu menyinggung perasaan saya. Itu saja masalahnya. Buka bersama di mana-mana aja di masjid di Masjidil Haram, di Mekah, buka bersama amir-amir, family dari kerajaan itu biasa,”kata Said.
Jika yang dipersoalkan Jokowi mengenai adalah khawatir pejabat pamer gaya hidup mewah saat buka puasa bersama, Said menyebut pemerintah tinggal melarang ada pemborosan dalam acara buka puasa bersama tersebut.
Selain itu, Said berpendapat pemborosan harusnya tidak masalah jika yang digunakan adalah uang pribadi, bukan APBN.
“Dicabut kalau saya, kalau saya (minta) dicabut. Saya mohon dicabut,” kata Said.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi arahan Presiden Jokowi tentang larangan buka puasa bersama. Arahan tersebut tertuang dalam surat berkop Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.
“Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah,” ujar Pramono dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).
Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum.
Sehingga, dia memastikan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.
Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
“Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama,” kata Pramono.
Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat soal kesederhanaan.
