WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek memberikan pandangan soal polemik PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.
Menurut Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek tanggapan warga harus menjadi bahan pertimbangan dalam rekomendasi yang disampaikan dalam forum berikutnya.
Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek berujar, pemerintah memfasilitasi forum terbuka terkait proyek PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri yang rencananya bakal dibangun di perairan WGM.
Untuk diketahui, forum sosialisasi dan konsultasi publik pembangunan proyek PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri Kamis (2505/2023) siang, banyak warga yang menolak proyek pembangunan PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri di genangan WGM tepatnya di wilayah Desa Boto Baturetno.
Terkait penolakan itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek menilai adalah sebuah konsekuensi yang harus didiskusikan secara bersama. Menurut Bupati Jekek, dalam forum itu tak harus menghasilkan setuju atau tidak setujunya warga terkait hal tersebut.
Dari tanggapan masyarakat iku, imbuh Bupati Wonogiri Joko Sutopo, PLN Indonesia Power melakukan inventarisasi agar dicari solusinya. Dimana disana juga terdapat pihak profesional yakni konsultan.
Bupati Jekek mengaku memang tak muncul dalam forum tersebut. Sebab, kata Bupati Jekek, bisa saja masyarakat pekewuh menyampaikan tanggapannya.
Yang jelas, pihaknya meminta ada inventarisasi tanggapan warga. Kemudian, ada tindaklanjut terkait hasil pertemuan itu. Tanggapan dari masyarakat dipastikan bakal menjadi bahan masukan.
“Iya pasti (jadi bahan masukan). Maka itu nanti catatan bakal dikaji oleh tim konsultan independen, apa nanti rekomendasi-rekomendasinya,” terang Bupati Jekek.
Setelah itu, bakal ada pertemuan dalam forum selanjutnya. Forum bakal digelar lagi hingga ada kesepahaman berbagai pihak.
“Mohon dipahami nggih, forum bukan dalam konteks setuju atau tidak setuju. Forum yang pertama adalah ruang yang disediakan pemerintah untuk memfasilitasi, mempertemukan masyarakat dan pihak terkait agar ada audiensi,” papar Bupati Jekek.
Saat ada tanggapan masyarakat, menurut dia, wajib diinventarisasi dan dilakukan kajian dan konsultasi. Maka, akan muncul pertemuan rekomendasi-rekomendasi.
“Posisi pemerintah disini adalah menjembatani. Kami selaku mediator dan fasilitator,” pungkas Jekek.
Sebagaimana diwartakan rencana pembangunan PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri mendapatkan penolakan dari warga.
Diketahui, PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri itu rencananya bakal dibangun di genangan WGM yang masuk di wilayah Desa Boto Baturetno.
Penolakan warga muncul saat sosialisasi dan konsultasi publik pembangunan proyek PLTS terapung di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri Kamis (25/5/2023). Penolakan warga dilandasi kekhawatiran akan PLTS itu.
Misalnya saja, nelayan Desa Boto dan sekitarnya yang bakal kesulitan menangkap ikan. Dimana, PLTS itu nantinya bakal berdiri di area yang kerap menjadi jujugan nelayan saat mencari ikan ketika musim kemarau.
Belum lagi, protes petani yang lahan pasang shrut yang biasa digarap turut terdampak proyek itu. Meski begitu, ada juga yang mendukung meski tak sebanyak yang mengeluhkannya. Yang jelas, masyarakat meminta ada solusi atas rencana tersebut.
Kades Boto Edi Suroso Bambang Setiawan mengatakan masyarakat baru menerima informasi terkait dampak akibat pembangunan. Belum mendapatkan informasi lebih jauh terkait hal lainnya.
Kades Boto Edi Suroso Bambang Setiawan menerangkan, salah satu yang menjadi kekhawatiran warganya karena lokasi yang rencananya bakal didirikan PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri itu adalah titik yang sangat digantungkan warga. Utamanya adalah warga yang bekerja sebagai nelayan.
Warga, kata Kades Boto Edi Suroso Bambang Setiawan, menolak jika lokasi itu menjadi titik berdirinya PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Warga berharap, PLTS apung Waduk Gajah Mungkur Wonogiri bisa bergeser ke daerah lainnya.
Semisal tidak berpindah, imbuh Kades Boto Edi Suroso Bambang Setiawan, warga bisa mendapatkan solusi. Dimana kelangsungan hidup mereka bisa terjamin. Misalnya dengan dipastikannya mata pencaharian lainnya. Aris Arianto
