WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPPA Bintang Puspayoga memuji langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri dalam melindungi sekaligus melayani disabilitas.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Wonogiri menyebut bahwa Pemkab Wonogiri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas.
“Saya mengapresiasi langkah Pemkab Wonogiri dalam melindungi penyandang disabilitas,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Wonogiri, Rabu (23/8).
Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Wonogiri menyampaikan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Wonogiri cukup banyak, yaitu sekitar 10.000 jiwa. Namun, ia menilai bahwa Pemkab Wonogiri telah sigap menyikapi kondisi tersebut.
“Saya melihat bahwa Pemkab Wonogiri telah memiliki sejumlah kebijakan yang pro terhadap penyandang disabilitas,” kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Wonogiri.
Salah satu kebijakan yang dimaksud Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Wonogiri adalah komitmen dari Dinas Tenaga Kerja dan dunia usaha dalam rekrutmen karyawan dengan melibatkan penyandang disabilitas. Selain itu, Pemkab Wonogiri juga memberikan pelatihan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas setelah lulus sekolah.
Ketika berada di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Wonogiri sempat berbincang dan menerima uneg-uneg dari penyandang disabilitas.
Salah satu keluarga penyandang disabilitas mengungkapkan keluhannya bahwa anak mereka yang bersekolah di SLB tidak mendapat seragam gratis, padahal murid SD umum mendapat seragam gratis.
Keluhan lainnya datang dari keluarga penyandang disabilitas yang anaknya akan lulus jenjang SMK. Mereka menanyakan apakah ada pendidikan lanjutan untuk penyandang disabilitas.
Mereka juga mengusulkan adanya forum untuk menampung lulusan SLB, yang bisa memberikan informasi tentang lowongan kerja, pemberian keterampilan, dan lainnya.
Keluhan terakhir datang dari keluarga penyandang disabilitas yang menanyakan mengapa bantuan belajar dihentikan sejak 2020. Mereka menilai bahwa bantuan tersebut sangat membantu untuk pengadaan alat tulis dan biaya pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek mengakui bahwa Pemkab Wonogiri memiliki keterbatasan wewenang, termasuk dalam hal pemberian bantuan.
“Terkait seragam SLB, memang bukan wewenang Pemkab Wonogiri. Namun, kami akan tetap mencarikan solusi,” kata Bupati Jekek. Terkait seragam ini menurut Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Wonogiri, sudah masuk pos anggaran pemerintah.
Bupati Jekek mengatakan bahwa Pemkab Wonogiri akan melakukan langkah dan terobosan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkab Wonogiri juga akan memberikan bantuan peralatan kepada penyandang disabilitas secara jangka pendek.
Sedangkan untuk jangka menengah, Pemkab Wonogiri akan berupaya agar seluruh penyandang disabilitas tercover dalam program jaminan sosial, seperti BPJS.
Pemkab Wonogiri juga akan memberikan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Modal dari Pemkab Wonogiri berupa hibah untuk usaha ekonomi produktif, maupun kelompok usaha bersama. Tujuannya agar penyandang disabilitas dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Aris Arianto
