JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi “primadona” di era Presiden Jokowi, akan dilanjutkan di era Prabowo. Bahkan, program BLT di era Prabowo ini akan diperluas aksesnya, untuk bantuan non tunai.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Ia memberikan kepastian bahwa program Bansos akan terus berlanjut.
“Insyaallah masih ada (bansos), itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk Lansia juga,” kata dia setelah acara pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).
Ia mengatakan, bahwa program Bansos tidak hanya akan melanjutkan skema yang sudah ada, melainkan akan diperluas dengan berbagai bentuk bantuan non-tunai.
Ini mencakup peningkatan akses dan aset yang bersifat jangka panjang untuk memberdayakan masyarakat miskin. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
“Jadi akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekedar tadi itu. Bukan sekedar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non-tunai. Itu juga penting bagi orang miskin,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tugas utama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat miskin agar mereka tidak lagi bergantung pada bantuan instan, seperti bansos, tetapi dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.
Sebagaimana diketahui, dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Ia menyadari masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum sepenuhnya menikmati hasil dari pembangunan.
Namun, ia optimistis bahwa pemerintahannya akan mampu mengatasi masalah kemiskinan ini secara menyeluruh.
“Kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.
