JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Suasana internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas sejak partai berlambang Ka’bah itu gagal lolos ke Parlemen pada Pemilu 2024 lalu.
Bahkan kabar terkini menyebutkan adanya rencana penggulingan Muhamad Mardiono dari posisi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP melalui Muktamar PPP yang dipercepat jadwalnya.
Disebut-sebut, sejumlah elite pengurus DPP hingga mantan Ketua Umum PPP telah melakukan pertemuan untuk merealisasikan rencana tersebut.
Sebagaimana diketahui, Muktamar PPP lima tahunan menjadi ajang pemilihan ketua umum baru yang akan membawa partai berlambang Ka’bah itu untuk lima tahun ke depannya.
Muhamad Maridono sendiri menggantikan Suharso Manoarfa yang diberhentikan pada September 2022 lalu, karena pernyataan kontroversi soal amplop kiai dan tidak meningkatnya elektabilitas partai.
Pimpinan Majelis Dewan PPP sendiri telah mendesak Mardiono untuk segera menggelar Muktamar pada awal 2025 mendatang.
Desakan itu muncul dengan pertimbangan situasi dan kondisi politik nasional.
Adapun permintaan para pimpinan Majelis PPP tersebut disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Mardiono.
Dalam salinan surat yang diperoleh Tribunnews itu, ada lima pimpinan majelis DPP PPP yang menandatangani surat tersebut, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.
Romahurmuziy ketika dikonfirmasi pada Jumat (1/11/2024) membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober 2024 lalu.
Menurut Romy,-sapaan Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis PPP.
Terdapat tujuh poin yang disampaikan oleh pimpinan majelis dalam surat tersebut.
Romy mengatakan, surat tersebut mengingatkan Mardiono selaku Plt Ketua Umum agar segera melakukan persiapan Muktamar mulai November 2024.
Hal itu karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.
“Betul. Itu memang hasil beberapa kali rapat Pimpinan Majelis. Pada intinya, kita mengingatkan Plt untuk segera November ini melakukan persiapan menggelar Muktamar. Karena periodisasi di PPP memang 2020-2025,” kata Romy.
“Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan. Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi. Karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada Ketua Umum definitif,” jelasnya.
Dalam surat itu pimpinan Majelis merasa perlu mendesak Mardiono sebab sampai saat ini belum ada kabar resmi kapan Muktamar PPP diselenggarakan.
Padahal melihat dinamika politik nasional, hampir seluruh partai besar sudah menggelar muktamar, kongres, atau musyawarah nasional (Munas) tidak lama setelah selesainya rangkaian Pemilu 2024.
“Karenanya melalui surat ini, para Pimpinan Majelis mendesak untuk segera diadakannya Muktamar pada awal tahun 2025 yang akan datang,” tulis surat tersebut dalam point keenam.
Pimpinan majelis juga mengingatkan, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, Muktamar diselenggarakan dengan didahului pengiriman bahan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP selambat-lambatnya tiga bulan sebelum penyelenggaraan.
“Mengingat saat ini sudah di pengujung bulan Oktober 2024, sekiranya 3 bulan dihitung sejak November 2024, maka semestinya Muktamar sudah bisa diadakan pada bulan Februari 2025,” bunyi surat itu.
Selain itu, pada poin keenam surat itu, Pimpinan majelis mengatakan perlu mempercepat konsolidasi nasional agar hasil Muktamar segera ditindaklanjuti oleh Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang, dan Musyawarah Ranting secara estafet dan rampung pada tahun 2025.
“Dengan demikian diharapkan PPP akan lebih awal menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan target kembali lolos ke DPR RI,” jelas para pimpinan majelis dalam surat itu.
Selain mendorong gelaran Muktamar, pimpinan majelis juga meminta klarifikasi Mardiono karena mendapat aduan dari para kader PPP yang dikenakan biaya atas pencalonannya di Pilkada serentak 2024.
“Kami mendapat informasi bahwa banyak di antara kader-kader Partai yang juga dikenakan biaya atas pencalonan Pilkada oleh DPP PPP. Karenanya hal ini perlu klarifikasi,” tulis surat itu pada point keempat.
Selanjutnya, pimpinan majelis juga ingin meminta klarifikasi mengapa keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilakukan tanpa mekanisme musyawarah kerja nasional di internal Partai.
