JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sebagian pengamat tidak patriotik memicu reaksi keras dari kalangan peneliti. Lembaga riset Center for Economic and Law Studies (Celios) menilai pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan berlebihan pemerintah terhadap kritik yang datang dari masyarakat sipil.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan tudingan bahwa pengamat memiliki motif tersembunyi atau tidak patriotik justru menunjukkan sikap paranoid terhadap perbedaan pandangan.
“Ini merupakan sikap paranoid terhadap dissenting opinion (pandangan berbeda),” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (15/3/2026).
Bhima menilai kritik dari akademisi maupun lembaga riset seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap kebijakan pemerintah, bukan dianggap sebagai ancaman.
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir, ancaman terhadap peneliti dan lembaga riset justru semakin terasa, terutama di ruang digital. Ia menyebut narasi yang menuduh lembaga riset sebagai pihak yang didanai asing atau tidak patriotik semakin sering muncul.
“Seminggu terakhir narasi lembaga riset didanai asing dan tidak patriotik seolah makin intens,” ujarnya.
Celios sendiri mengaku merasakan tekanan tersebut setelah merilis sejumlah kajian, antara lain mengenai program makan bergizi gratis serta analisis terkait kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Bhima menilai fenomena itu berpotensi menjadi upaya untuk membungkam suara kritis dari kalangan akademisi. Padahal, kata dia, riset kebijakan yang dilakukan lembaga independen semestinya justru bisa membantu pemerintah dalam mengambil keputusan.
“Seharusnya data itu bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan, tapi malah diancam,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan yang menyinggung loyalitas pengamat dapat berdampak pada kebebasan akademik. Akademisi, menurutnya, bisa menjadi ragu menyampaikan kritik karena khawatir mendapat tekanan.
“Akademisi jadi takut menulis kritik kebijakan, dan ruang dialog seakan ditutup,” kata dia.
Bhima juga mengaku lembaganya mulai mengalami pembatasan akses di sejumlah media. Ia menyebut beberapa media memilih mencari ekonom yang lebih pro terhadap pemerintah, bahkan ada yang mengaku mendapat larangan dari atasan untuk menghadirkan Celios sebagai narasumber.
Meski demikian, Bhima menegaskan Celios akan tetap konsisten menyampaikan analisis kebijakan berbasis data. Ia menambahkan bahwa pihaknya terbuka untuk berdiskusi apabila pemerintah memiliki keberatan terhadap hasil kajian yang mereka rilis.
Ia mengatakan selama ini Celios sebenarnya kerap berdialog dengan sejumlah pejabat di tingkat teknis, seperti di Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia. Namun menurutnya, ruang diskusi tersebut jarang terjadi di tingkat elite politik.
“Yang aneh memang elite politik level atas. Pejabat tinggi cenderung alergi diskusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keberadaan sejumlah pengamat yang menurutnya tidak bersikap patriotik. Ia menilai sebagian pengkritik pemerintah memiliki kepentingan tertentu, bahkan diduga memperoleh keuntungan finansial dari kritik yang dilontarkan.
“Menurut saya, sikap mereka itu sempit, bukan patriotik,” kata Prabowo saat rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Prabowo juga menyebut dirinya menerima laporan intelijen mengenai pihak-pihak yang berada di balik para pengamat tersebut, termasuk sumber pendanaan mereka.
Ia bahkan menyatakan kemungkinan akan mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang dianggapnya merugikan pemerintah.
“Pada saatnya lah kami tertibkan itu semua. Tapi sekarang kami masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan,” ujarnya.
Prabowo juga berspekulasi bahwa kritik terhadap pemerintah bisa saja berasal dari pihak yang merasa kehilangan kekuasaan atau sumber keuntungan.
“Terutama maling-maling, koruptor-koruptor, (mereka) merasa rugi dong dengan pemerintahan kita. Kita mau tertibkan,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan saat ini pemerintah masih memilih pendekatan persuasif dengan menunjukkan bukti-bukti kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, publik pada akhirnya akan menilai sendiri langkah yang diambil pemerintah. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
