SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Wulan Purnamasari, memastikan bahwa dana aspirasi dari tingkat provinsi untuk wilayah pembangunan di Kabupaten Sragen telah resmi cair. Di tahun 2026 ini, total anggaran aspirasi yang disiapkan oleh Wulan mencapai Rp 8 miliar.
Menurut Wulan, dana tersebut sengaja dialokasikan secara merata di berbagai titik di Kabupaten Sragen. Langkah ini diambil setelah dirinya berkoordinasi secara intensif dengan jajaran struktural DPC PDI Perjuangan Sragen serta rekan-rekan anggota fraksi di DPRD tingkat kabupaten.
“Kami bekerja sama dengan teman-teman fraksi di kabupaten untuk menyisir daerah mana saja yang sekiranya masih kesulitan anggaran. Banyak dari mereka yang bercerita kalau dana aspirasi di tingkat kabupaten belum cukup, sehingga saya hadir untuk menopang lewat anggaran provinsi,” kata Wulan pada Selasa (30/6/2016).
Disinggung mengenai wujud pemanfaatan anggaran tersebut, Wulan menegaskan bahwa fokus utama serapan dana aspirasi kali ini adalah sektor infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan pembangunan talud.
Ia mengakui bahwa kondisi infrastruktur di beberapa wilayah Sragen saat ini memang memerlukan perhatian khusus dan perbaikan segera.
“Nomor satu jelas infrastruktur. Kita tahu sendiri saat ini sedang ada efisiensi anggaran di berbagai lini, sementara di sisi lain, jujur saja banyak infrastruktur jalan kita di Sragen yang kondisinya kurang baik. Maka dari itu, fokus saya adalah perbaikan jalan, talud, dan fasilitas penunjang lainnya,” imbuhnya.
Untuk memastikan proyek pembangunan ini berjalan maksimal dan tepat sasaran, Wulan menerjunkan tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi dan pengawasan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa wilayah yang mendapat bantuan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Lebih lanjut, ia menepis anggapan bahwa anggota DPRD tingkat provinsi jarang turun ke daerah pemilihan setelah terpilih. Wulan berkomitmen untuk terus turun ke bawah guna menyapa konstituen sekaligus mengecek langsung progres bantuan.
“Saya ingin memastikan sendiri, apakah bantuan saya sudah turun? Apakah sudah tepat sasaran? Jadi tidak ada itu istilahnya kalau sudah di provinsi lalu tidak mau turun lagi ke bawah atau tidak mau bertemu masyarakat,” tegasnya.
Mengenai harapan masyarakat agar nilai dana aspirasi atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bisa terus ditambah di tahun-tahun berikutnya guna mempercepat pembangunan, Wulan menjawabnya dengan realistis. Ia menjelaskan bahwa situasi ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran nasional maupun daerah saat ini menjadi faktor penentu yang dinamis. Huri Yanto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
