JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai tidak serta-merta menutup persoalan hukum yang membelit penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah yang digunakannya dalam proses pencalonan.
Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Hukum (Advokat Aksi) menegaskan, pelepasan jabatan politik tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan tersebut.
Karena itu, aliansi tersebut mendesak Polri menindaklanjuti persoalan itu ke ranah pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana, khususnya terkait dugaan penggunaan dokumen yang tidak benar.
Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, mengatakan pengunduran diri Gibran hanya berkaitan dengan berakhirnya jabatan politiknya. Sementara itu, konsekuensi hukum atas persoalan yang telah terjadi tetap harus dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, perkara tersebut tidak cukup diselesaikan dengan pembatalan suket melalui putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan pengadilan, kata dia, harus ditindaklanjuti dengan konsekuensi hukum yang nyata.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Yopis dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Yopis menjelaskan, sikap Advokat Aksi tersebut didasarkan pada dua putusan lembaga peradilan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Dalam putusan terakhir, MA mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan judex facti, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Dia menyebut, pertimbangan hukum MA menunjukkan bahwa persoalan administrasi dalam perkara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pihak yang berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Lebih dari itu, perkara tersebut menyangkut kepentingan bangsa Indonesia, terutama mengenai penegakan hukum atas persyaratan pencalonan wakil presiden.
“Mahkamah Agung juga menetapkan putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai fakta hukum yang nyata (notoire feiten) yang memicu perubahan keadaan hukum dan berimplikasi langsung pada eksistensi objek sengketa,” ujar Yopis.
Berangkat dari kedua putusan tersebut, Advokat Aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan suket yang digunakan Gibran.
Salah satu tuntutan utamanya adalah meminta Polri mengusut secara tuntas dugaan tindak pidana apabila ditemukan unsur pidana dalam penggunaan dokumen yang tidak benar saat proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Bagi Advokat Aksi, persoalan ini bukan lagi sekadar polemik administrasi dokumen pendidikan. Kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pertanggungjawaban negara juga menjadi hal yang harus diperhatikan.
Serahkan Surat Pengunduran Diri
Sementara itu, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Setelah menyelesaikan proses tersebut, Gibran meninggalkan kawasan kantornya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, sekitar pukul 18.15 WIB.
Sebelum pergi, dia sempat menyapa ratusan relawan dan masyarakat yang telah berkumpul di luar gedung.
Adapun mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Sebelum sidang pemilihan berlangsung, Presiden wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelumnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
