SRAGEN- Langkah Pemkab Sragen mengambil hutang sebesar Rp 200 miliar akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Namun persetujuan Dewan tersebut lantaran terpaksa dengan harapan masyarakat bisa menikmati infrastruktur jalan yang bagus.
”Dengan sangat terpaksa, saya setujui, harapan kami masyarakat Sragen memiliki jalan yang enak,” kata Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto, kepada wartawan Rabu (3/1/2018).
Totok, sapaan akrab Bambang Samekto, menyampaikan, banyak cara untuk bisa membangun infrastruktur tanpa berhutang. Salah satunya melalui lobi ke pemerintah pusat dan provinsi atau menggunakan akses partai agar bisa mendapatkan anggaran pembangunan.
”Kalau soal lobi ke atas saya nggak tahu, mungkin sudah lobi dan ketemunya utang tadi,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu contoh lobi yang sukses adalah pembangunan Gedung RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen pada masa kepemimpinan Bupati Agus Fatchur Rahman. Saat itu anggaran Pemkab memang sedikit.
“Tapi lobi ke atas sukses dan bisa terwujud pembangunan gedung rumah sakit,” jelas Totok –sapaan akrab Bambang Samekto.
Meski mengaku terpaksa, dia mengaku rela dipotong dana aspirasinya untuk pengembangan wilayahnya. Diharapkan dengan uang pinjaman itu, jalan di seluruh Kabupaten Sragen menjadi lebih baik.
Di sisi lain, utang 200 juta itu mendapat sorotan tajam dari aktivis. Koordinator LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki menilai hutang Rp 200 juta untuk membangun itu dianggap tak mengena pada fokus pengentasan kemiskinan masyarakat.
Sebaliknya, ia menilai pembangunan infrastruktur hingga Pemkab harus berhutang Rp 200 miliar itu lebih berkesan pada bagi-bagi kue kepada orang yang dulu pernah berjasa menghantarkan sampai singgasana.
“Dampak yang langsung dirasakan warga miskin tidak ada. Bahkan proyek malah jadi rebutan antar relawan yang kemarin medukung. Saya yakin jika Rp 200 miliar itu yang Rp 100 miliar itu buat pengentasan kemiskinan, Sragen blakan bebas dari angka kemiskinan melampaui provinsi dan nasional yang programnya masih terkesan normatif,” terangnya.
“Dalam sejarah bupati sragen, kemiskinan denhan angka tertinggi justru terjadi saat dijabat Bupati Yuni saat ini. Pembangunan infrastuktur yang dijanjikan dua tahun pertama tuntas, sampai dua tahun juga masih banyak jalan dan jembatan rusak yang belum terselesaikan. Terlepas dari saat ini dimulai lelang, janji 2 tahun tuntas itu belum tercapai, ” paparnya.
Menurut Andang, pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan. Akan tetapi ia memandang infrastruktur bukan solusi terbaik dalam pengentasan kemiskinan karena itu hanya salah satu variablenya. Ia menilai orang miskin tidak bisa dientaskan oleh infrastruktur semata.
Menurutnya variabel yang pokok dalam pengentasan kemiskinan adalah memperbesar pendapatan si miskin dan mengurangi pengeluaran si miskin. Wardoyo
