JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Muncul Istilah Mutasi Perangkat Desa di Perbup. Pansus DPRD: Ini Dagelan Apa Lagi?

Suasana sosialisasi Perda dan Perbup Perangkat Desa yang dihadiri 196 Kades oleh bupati dan Muspida di Aula Sukowati yang berlangsung gayeng dan memanas, Senin (26/2/2018). Foto/Wardoyo


Suasana sosialisasi Perda dan Perbup Perangkat Desa yang dihadiri 196 Kades oleh bupati dan Muspida di Aula Sukowati yang berlangsung gayeng dan memanas, Senin (26/2/2018). Foto/Wardoyo

SRAGEN – Peraturan Bupati (Perbup Nomor 10 tahun 1018 Tentang tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2017 tentang Perangkat Desa kembali menuai polemik. DPRD menilai selain melanggar kesepakatan dan hasil pembahasan dengan Panitia Khusus (Pansus), munculnya penataan dan mutasi yang diberi ruang untuk mengisi posisi Carik dinilai janggal dan patut dipertanyakan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Sragen Fathurahman, Selasa (27/2/2018). Ia yang saat itu menjadi wakil ketua Pansus Perda Perdes menyampaikan ketika pansus perangkat desa ada kesepakatan bahwa proses perda tidak mengatur sampai penataan carik. Namun ia kaget ketika Perbup disahkan,  muncul poin yang dinilai melanggar aturan,  seperti penataan Carik atau Sekdes dan mutasi perangkat desa.

Baca Juga :  Bupati Sragen: Kalau Seorang Pimpinan Marah Pasti Ada Dasarnya!

”Sekarang di Perbup menjadi lucu, awal ada penataan, setelah itu mutasi, baru pengisian. Lha konteks mutasi ini yang kita pertanyakan. Ini dagelan apa lagi,” ujarnya, Selasa (27/2/2018).

Lebih aneh lagi saat ini perangkat desa dipaksakan untuk mutasi sampai ketingkat carik. Dengan mutasi ini otomatis dari luar perangkat desa tidak bisa masuk menjadi carik.

Advertisement
Baca Juga :  1.000 Warga di Miri Sragen Berbondong-Bondong Ikut Serbuan Vaksinasi Kodim dan Yayasan Tunas Amaliah. Danrem Sampai Terjun Langsung

”Masih ada celah kalau setelah mutasi ini, harapannya Carik ini dilakukan pengisian dengan sistem terbuka, bukan mutasi seperti ini,” ujarnya.

Dia menyampaikan dengan sistem seleksi terbuka tanpa mutasi, dia menyampaikan banyak SDM yang mampu. Dia berharap kedepan pihak ketiga yang terlibat dalam mutasi maupun pengisian dapat bekerja dengan jujur.

“Kami akan melakukan pengawasan lebih ketat untuk mutasi ini, jangan sampai ada intervensi kalau sampai ada kaur yang gak ngerti opo-opo jadi carik,” ujarnya.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua