SRAGEN – Direktur RSUD Sragen, Didik Haryanto membantah tudingan DPRD soal rekrutmen pegawai non PNS di instansinya yang dinilai tidak transparan. Sebaliknya ia menyebut tercoretnya 2000an pelamar di tahap administrasi lebih dikarenakan ada kriteria yang menurut pelamar lengkap, namun ternyata tidak memenuhi syarat.
”Misalnya harusnya ijasah asli yang di scan dan dikirim, ternyata fotokopi, atau berkas tidak terbuka nanti akan dibuka semuanya setelah tahapan sedetil mungkin,” paparnya kepada wartawan.
Dia menyampaikan seleksi yang dilakukan UNS sudah sistematis dan profesional. Didik memastikan tidak ada upaya KKN dalam rekrutmen pegawai RSUD. Peringatan dari bupati soal rekrutmen diterimanya.
”Tidak ada istilahnya KKN, ini bersih dan profesional, siapapun yang membayar baik peserta akan dikeluarkan demikian pejabat yang terlibat akan dicopot, saya siap,” jelasnya.
Sementara itu dalam tes kali ini pihaknya menyampaikan ada ratusan yang hadir. Hanya saja sebagian kecil tidak hadir dalam seleksi.
Pernyataan itu dilontarkan untuk menjawab tudingan DPRD Sragen yang menilai banyak mendapat aduan dan keluhan dari pelamar.
Anggota Komisi IV DPRD Sragen Fathurahman menyampaikan pihaknya menerima sejumlah keluhan. Diantaranya ada pegawai sukarela dan pegawai magang yang justru tidak lolos di administrasi.
”Padahal mereka sudah paham seluk beluk rumah sakit, lantas tidak lolos seleksi administrasi,” tandasnya.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD, Bambang Widjo Purwanto menilai tercoretnya ribuan pelamar di tahap administrasi patut dipertanyakan. Sebab menurutnya ketika seseorang akan melamar, mestinya sudah mengukur kelengkapan dan persyaratannya apakan memenuhi syarat atau tidak.
“Misal untuk formasi lulusan SMA, kan yang lulusan SMP nggak mungkin nekat melamar karena tahu nggak masuk syarat, ” tukasnya. Wardoyo
