Sambung Rasa Jelang Pilkada di Tanon. Danramil Ajak Perangi Hoax, Kapolsek Minta Kyai Awasi Kampanye di Tempat Ibadah

SRAGEN–  Komandan Koramil 19/Tanon, Kapten (inf)  Daryanto menekankan kepada semua elemen di wilayah Tanon untuk bersama-sama memerangi kabar bohong atau hoax yang berpotensi muncul menjelang Pilkada Jateng 2018 ini. Ia juga mengajak semua pihak di wilayah Tanon untuk menjaga kondusivitas wilayah baik selama Pilkada serentak 2018 maupun menjelang tahun politik 2019.

Hak itu ditegaskan Danramil saat memimpin acara sambung rasa lewat cofee morning Menjelang Pilkada yang diprakarsai Koramil Tanon di RM Lombok Ijo,  Brumbung,  Tanon Selasa (13/2/2018). Selain Danramil,  Kapolsek dan Muspika,  acara itu juga dihadiri setidaknya 50an tokoh agama dan masyarakat di wilayah Tanon.

Dalam sambutannya,  Danramil Kapten Daryanto menyampaikan sambung rasa itu digagas dalam rangka menyatukan persepsi semua unsur di Kecamatan Tanon untuk saling berkoordinasi dan menjaga kondusivitas selama tahapan dan pelaksakaan Pilkada Jateng 2018.

Ia juga mengingatkan saat ini sudah  beredar  di  medsos  bahwa  tahun 2018 adalah tahun  politik. Oleh karena itu meskipun  tidak  diprediksi sebagai daerah rawan, namun kewaspadaan dan kesiagaan di Tanon tetap harus dikedepankan.

“Mulai  detik ini  kita  harus bisa menciptakan  situasi  yg kondusif  jangan terpengaruh dengan berita” hoax. Sesuai  UU No  34 maka  TNI bersifat netral  tidak  boleh  fasilitas  TNI dipakai  utk kegiatan  yg  berkaitan  dengan  pemilu. Mari kita  saling  menjaga keluarga  kita agar tidak  terpengaruh dengan  pergaulan  yang tidak baik, ” tegas Kapten Daryanto.

Sementara, Kapolsek Tanon AKP Agus Jumadi mengapresiasi insiatif Danramil  yang memprakarsai pertemuan mengumpulkan semua elemen di wilayah Tanon itu. Terkait pengamanan Pilkada Jateng,  menurutnya tahapan yang penting untuk diwaspadai adalah masa kampanye yang ditetapkan mulai tanggal 15 Februari  2018. .

Beberapa hal yang berpotensi rawan adalah pemasangan  alat  peraga yang teknis pemasangan  diatur oleh  KPU.

“Seandanyai ada pelanggaran  pemasangan  alat peraga  maka lapornya  ke Panwas  bukan  ke polisi. Kalau  ada  pelanggaran  bersifat  administrasi nanti larinya ke KPU tapi kalau  ada pelanggaran  pidana  tetap  rekomendasinya ke  Polisi, ” paparnya.

Ia juga berharap  kepada  tokoh agama dan Kyai serta sesepuh masyarakat diminta proaktif mengawasi jangan  sampai ada giat kampanye di  tempat ibadah.

“Saya tidak  mau  Tanon  terpecah belah  gara-gara Pilgub, sesama teman,  tetangga  tidak  usah  lirik-lirikan tidak  ada  gunanya,” tandasnya.  Wardoyo