NUSA DUA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata I Kementerian Pariwisata berakhir, Jumat (23/3/2018) sore. Rapat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), menghasilkan sejumlah rumusan. Dan ini akan menjadi landasan dalam menentukan program utama Kemenpar tahun 2018.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Kemenpar, Don Kardono, mengatakan destinasi digital dan nomadic tourism merupakan sebuah terobosan.
Sebuah langkah nyata untuk mengembangkan pariwisata Indonesia. Keduanya sangat tepat diaplikasikan untuk menjawab tantangan saat ini.
“Tidak bisa dipungkiri, industri digital telah mengubah dunia dengan generasi milenia-nya. Dari tiada menjadi ada. Mengubah seluruh tatanan. Baik itu pekerjaan, pola hidup, maupun prilaku berwisata. Destinasi digital dan nomadic tourism adalah formula tepat untuk menjawab tantangan tersebut,” ungkap Don Kardono.
Mengenai destinasi digital Don Kardono mengatakan, gaya hidup wisatawan milenia adalah serba digital. Generasi yang disebut generasi zaman now, mencari informasi destinasi, memperbandingkan antar produk melalui digital. Untuk itu, destinasi pun berubah ke arah destinasi digital.
Konsepnya harus yang Instagramable. Dekorasi harus bagus. Agar terlihat kece buat berselfie. Destinasi digital memiliki positioning, differentiation, dan branding. Positioning-nya, yaitu esteem economy. Differentiation-nya Instagrammable dan digitalable photogenic. Sementara branding-nya, menjadi destinasi zaman now.
“Destinasi digital ala anak-anak GenPI, konsepnya simple. Tetapi, dipikirkan matang. Sangat Instagramable. Kalau di foto, layak posting di medsos, dan banyak likes, comments, banyak repost, share, dan interaksi positif. Saat ini sudah ada 11 pasar digital ala anak GenPI. Tahun ini target Kemenpar membangun 100 destinasi digital baru,” ujar Don Kardono.
Don Kardono menambahkan, destinasi digital bikinan GenPI ini memberikan commercial value dan creative value. Anak-anak GenPI bisa menciptakan bisnis bidang 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) di destinasi wisata.
Dijelaskannya, untuk membuat destinasi digital dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib menyediakan lahan dan infrastruktur dasar. Yaitu terdiri dari Jalan, Air, Listrik (JALIS), juga utilitas dasar berupa telekomunikasi yaitu koneksi WiFi, serta manajemen sampah, toilet.
“Kami akan mendorong peran aktif daerah untuk segera menyiapkan segala kebutuhan dasar. Sehingga percepatan dapat dilakukan,” paparnya. Langkah selanjutnya ialah membentuk GenPI.
“Karena nantinya destinasi digital ini di gerakkan oleh GenPI. Tanpa GenPI destinasi digital ini tidak akan booming. Karena GenPI lah yang memviralkan distinasi ini di media sosial,” paparnya.
Kesimpulannya, Kemenpar segera dibentuk Tim Training On Trainer (TOT) untuk membentuk GenPI-GenPI baru di Provinsi yang belum terbentuk, serta mengaktivasi GenPI yang sudah terbentuk.
“Nantinya secara pararel Kemenpar membentuk Tim TOT Destinasi Digital, dengan target 100 Destinasi Digital di 34 Provinsi di bulan Oktober 2018,” jelasnya.
Percepatan pun dilakukan untuk Nomadic Tourism. Inilah gaya berwisata baru ala milenia.
“Ini merupakan solusi pembangunan amenitas yang dibutuhkan Indonesia. Kalau membangun amenitas berupa hotel atau penginapan. Berapa miliar yang kita butuhkan. Solusinya nomadic amenitas. Medianya bisa berupa caravan, glamcamp, atau homepods,” ujar Don Kardono.
Mengenai aksesibilitas, nomadic tourism menggunakan konsep yang simpel. Artinya para wisatawan bisa lebih cepat bisa sampai ke destinasi. Tawarannya ada di seaplane, helicity, dan live a board.
“Untuk aksesibilitas, dibutuhkan solusi yang sesuai. Aksesibilitas fokus ke kondisi sekarang yang sedang tren. Kebutuhan ini harus dikejar karena pengembara dunia suka akses yang simpel. Ketiga moda itu sangat mengakomodir wisatawan saat ini,” urainya.
Untuk itu Rakornas Pariwisata I Tahun 2018 memberikan rekomendasi percepatan Deregulasi terkait operasional Caravan sebagai Nomadic Tourism Amenities, Sea-Plane dan Live a board sebagai Nomadic Tourism Access, berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan.
Selain itu juga merekomendasikan percepatan Deregulasi terkait perizinan pemanfaatan Taman Nasional sebagai Glamping Ground, berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
Kemenpar juga merekomendasi untuk percepatan Deregulasi pajak bea masuk impor yang terkait dengan investasi Nomadic Tourism, berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Semua sudah kita proses. Respon positif juga diberikan oleh lembaga yang membawahinya,” kata Don Kardono.
Selain itu Kemenpar juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mendata wilayahnya yang berpotensi dibangun Nomadic Tourism Amenities. Sehingga bisa segera berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata.
“Kami harapkan data dimaksud selambat-lambatnya diterima oleh Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata di tanggal 30 April 2018. Kelengkapan data antara lain Lokasi dengan titik GPS dengan menyebutkan atraksi utama (alam) di daerah tersebut,” jelas Don Kardono.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan hasil yang luar biasa dicapai dengan cara yg tidak biasa. Destinasi digital dan nomadic tourism merupakan cara yang tidak biasa. Tetapi menjadi sebuah solusi untuk mencapai hasil yang maksimal.
“Saya perkirakan kedua-duanya akan meledak. Karena ini merupakan sebuah solusi atas permintaan pasar. Secara geografis pun ini sangat mungkin dilakukan,”
Menteri Pariwisata Arief Yahya juga menjelaskan, Destinasi Digital dan Nomadic Tourism memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Treatmenya juga relatif mudah.
Idealnya, seluruh stakeholder pariwisata baik itu pemerintah maupun industri segera mengembangkan bisnis ini, sehingga percepatan dapat dilakukan.
“Destinasi Digital dan Nomadic Tourism merupakan sebuah solusi ideal pariwisata Indonesia. Saya menyebutnya 5S, Solusi Sementara, Sebagai Solusi Selamanya,” kata Menpar Arief Yahya.
