SRAGEN – Maraknya korupsi dan operasi tangkap tangan terhadap calon Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada serentak 2018 membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sragen ngelus dada. Sebagai bentuk keprihatinan dan perang terhadap potensi money politiks pemicu korupsi di Pilkada dan tahun politik, MUI Sragen akan mengerahkan 416 relawan untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Sekretaris MUI Sragen, Muh Fadlan mengatakan secara prinsip MUI Sragen mendukung sepenuhnya OTT yang dilakukan tim Saber Pungli terhadap segala jenis money politic. Sebab money politik dalam Pilkada adalah embrio dari praktik curang yang akhirnya berimbas pada kepemimpinan korup.
“MUI memandang karena OTT itu bagian dari amar ma’ruf nahi mungkar dan memiliki konsekwensi yang sangat berat. Karena untuk mendapatkan bukti bukti-bukti yang berkembang di setiap tahapan pemilihan apa pun yang mungkin ada money politic adalah sulit,” kata Muh Fadlan kepada wartawan Senin (12/3/2018).
Fadlan menjelaskan, OTT dalam persepsinya juga termasuk jihad fi sabilillah. Menurutnya hampir semua tahapan pemilihan apa pun mulai Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Legeslatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), hingga pemilihan kepala desa (Pilkades) serta Ketua RT sekalipun, selama ini kerap menjadi sasaran money politik.
Dari latar belakang tersebut pihaknya, mewakili MUI siap untuk menjadi relawan OTT. Pihaknya siap untuk mengerahkan relawan OTT dari kabupaten, kecamatan hingga desa. Tugas relawan ini bukan untuk melakukan OTT, namun sekadar memberikan informasi terkait praktek money politic.
Bahkan ia mengklaim mampu mengumpulkan relawan minimal dua orang untuk tiap desa/kelurahan. Sehingga jumlah relawan yang bakal dikerahkan di 208 desa/kelurahan total sebanyak 416 orang.
“Kita siap kerahkan generasi muda atau orang-orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi terhadap masalah ini, sehingga akan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masalah money politik. Karena kalau hanya mengandalkan tim Saber Pungli, itu informasi seringkali tdak didapatkan, karena keterbatasan jangkauan,” papar Fadlan yang juga Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Madina Sragen tersebut.
Fadlan menjelaskan, kalau untuk mendapatkan bukti yuridis tentang adanya indikasi praktek money politic secara langsung diakuinya bakal mengalami kesulitan. Tapi kalau OTT bisa dilakukan maka akan mendapat bukti secara langsung.
“Kalau OTT dilakukan akan mendapatkan bukti secara langsung. Ini penting bagi MUI, kita ingin masyarakat itu tidak lagi diwarnai setiap tahapan Pemilu itu ada money politic,” terangnya. Wardoyo
