WONOGIRI-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mendorong pemerintahan daerah meningkatkan kinerjanya. Pemerintah daerah dengan kinerja baik akan mendapatkan penilaian baik pula.
Asisten Deputi V Bidang Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat KemenpanRB, Agus Uji Hantara mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan penilaian baik. Salah satunya aspek akuntabilitas.
Aspek akuntabilitas pemerintahan menurut dia, menyumbang 80 persen penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas itu meliputi proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi.
Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga perlu diikuti dengan outcome atau hasil yang baik dan mampu berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak hanya aktivitas kegiatannya. Tapi outcomenya juga harus bisa dirasakan masyarakat,” terang dia di Wonogiri, Minggu (25/3/2018).
Dia menerangkan, kinerja dan akuntabilitas pemerintahan membutuhkan komitmen dari tingkat pimpinan daerah, pejabat kepala dinas, kabid, kasi, hingga para stafnya. Utamanya dalam hal manajemen kinerja.
Lebih lanjut dia meminta Pemkab Wonogiri tetap berkomitmen mempertahankan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan. Pasalnya, Pemkab baru saja berhasil meraih predikat B untuk SAKIP dari KemenpanRB.
Menurut dia, hasil yang dicapai Pemkab sekarang sebenarnya belum optimal. Namun, prestasi itu sudah pada jalur yang positif.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo berujar, seluruh lini pemerintahan harus saling melengkapi. Menurutnya, setiap kegiatan wajib berbasis perencanaan yang baik kemudian diikuti kinerja maksimal, sehingga memberikan outcome positif bagi masyarakat. Aris Arianto
