JOGJA–Kondisi Terminal Giwangan saat ini bisa dibilang memperihatinkan dan terkesan mangkrak. Hal itu membuat Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro mengusulkan agar Terminal Giwangan turun status dari Tipe A menjadi Tipe B.
“Kalau tipe B sebenarnya pengelolaannya di provinsi, tapi kami kan bisa komunikasikan ke provinsi terkait pengelolaannya,” terangnya, di ruang kerjanya, Kamis (1/3/2018).
Seno menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya memiliki maksud yang baik dengan menarik Terminal Giwangan menjadi terminal tipe A, yakni agar Terminal Giwangan bisa melayani semua jurusan tanpa ada batasan.
“Hanya saja yang jadi persoalan saat ini adalah harapannya dengan menjadi tipe A maka tidak hanya aset yang diambil pusat namun juga dengan permasalahannya,” ungkapnya.
Namun saat ini kondisi Terminal Giwangan memprihatinkan.
Pengambil alihan tidak segera dilakukan.
Hal tersebut berimbas pada penilaian tahap pertama Adipura Kota Yogyakarta di mana untuk terminal mendapatkan nilai terburuk.
“Padahal tahun 2017, dalam penilaian Adipura, Terminal Giwangan menjadi yang terbaik se-Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai tidak banyak.
Maka, jika memang pusat tidak segera mengambil alih Terminal Giwangan, maka seharusnya pihak Pemkot yang mengelola dan segera berbenah agar pelayanan maupun penilaian Adipura 2018 tidak turun.
“Kalau kembali dikelola Pemkot, ya hutang tersebut dilunasi Pemkot. Tidak ada masalah saya rasa,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Yogyakarta, Zenni Lingga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan solusi agar Terminal Giwangan dipinjam pakaikan sehingga pemeliharaan tetap bisa berjalan.
“Ini yang belum ada respon dari pusat,” ungkapnya.
Terminal Giwangan, lanjutnya, yang merupakan terminal Tipe A seharusnya sudah beralih ke pusat.
Namun terkait permasalahan aset yang masih belum tuntas membuat status Giwangan sendiri masih menggantung.
“Statusnya sekarang silahkan untuk dikelola. Tapi belum dialihkan. Kita maunya dialihkan, selesai. Tapi kita nggak bisa mengalihkan karena masih ada masalah,” ungkap Zenni.
Ia berharap, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dapat segera memberikan kejelasan.
Kewenangan Terminal Giwangan dapat dialihkan ke pusat beserta permasalahan yang ada.
“Saya dari sana (Kemenhub) Desember kemarin. Mereka bilang bahwa kami akan segera turun ke Yogya dan akan mengundang Pemkot. Tapi barangkali kordinasi memerlukan waktu. Harapannya tidak hanya aset, tapi personil dan permasalahannya juga diambil,” bebernya. TribunJogja.com
