WONOGIRI—Forum Peduli Desa Semagar (FPDS) Kecamatan Girimarto menyebut kegiatan pemerintahan desa khususnya soal anggaran tidak transparan. Sementara pihak desa mengatakan, hanya terjadi miskomunikasi dengan warga.
Pengurus FPDS, Boman mengatakan, pihaknya ingin semua kegiatan pemerintahan desa termasuk pengangguran pekerjaan dilakukan dengan transparan. Pihaknya menilai hal ini tidak dilakukan oleh desa selama ini.
Tudingan itu didasari atas beberapa fakta di lapangan. Misalnya, desa tidak menjawab secara jelas anggaran suatu kegiatan proyek. Pemerintah desa juga dianggap tidak menginformasikan rencana anggaran biaya kepada warga.
“Seperti proyek di Dusun Tritis. Pekerja tidak mendapat upah, proyek juga menggunakan material batu dari sungai. Padahal, anggarannya cukup besar, sebenarnya cukup untuk membayar upah dan membeli material,” kata dia, Rabu (14/3/2018).
Ketika warga menanyakan ke
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga tidak didapat kepastian.
Bendahara Desa Semagar, Tarmo, menegaskan, semua anggaran telah direalisasikan sesuai regulasi. Sementara sisa anggaran yang tak terserap masuk Silpa.
“Semua telah diaudit oleh Inspektorat pada 2016. Sudah beres dan clear, jadi menurut kami, hanya ada miss komunikasi,” tegas dia.
Camat Girimarto, Suparmo berujar, sudah FPDS dan pihak desa sudah ditemukan dalam satu forum. Dia menyatakan, hanya ada miskomunikasi antara FPDS dengan desa. Aris Arianto
