JOGJA – Ratusan reklame yang terpasang di ruas-ruas jalan provinsi di Kota Yogyakarta diketahui tidak mengantongi izin resmi.
Namun, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengalami kesulitan untuk menertibkannya, lantaran kendala anggaran.
Diberitakan sebelumnya, berdasar data per 2015, dari 241 papan iklan, reklame dan informasi yang terpasang di sejumlah jalan provoinsi, tercatat hanya 12 yang mengantongi izin, atau sekitar lima persennya saja.
Dalam arti, 229 di antaranya dipastikan melanggar aturan.
Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM), Harwanto mengatakan bahwa untuk melakukan pembongkaran reklame, terutama yang berukuran besar, dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
Bahkan, tambahnya, menurut keterangan pemilik reklame yang pernah ditertibkan oleh pihaknya, untuk membongkar tiang papan iklan dengan ukuran besar, harus merogoh kocek hingga puluhan juta.
Karena itu, ia mengatakan, biaya yang dikeluarkan juga dipengaruhi ukuran.
“Kalau pastinya, saya belum pernah menghitung. Tapi, dari keterangan pemilik yang pernah kami tertibkan, untuk membongkar yang ukuran besar itu biayanya Rp 60 juta. Jadi, sebenarnya relatif,” katanya, Kamis (26/4/2018).
Harwanto tidak memungkiri, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, memang menjadi payung hukum yang sah, dalam menindak keberadaan ratusan reklame bermasalah tersebut.
“Tapi, penganggaran untuk pembongkaran reklame yang melanggar itu belum ada. Kemarin, dari Pansus (Pengawasan Perda No 2/2017) DPRD DIY telah menyusun rekomendasi untuk hal tersebut, kepada Gubernur DIY,” tambahnya. # Tribunnews
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
