WONOGIRI-Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nyimas Aliah menegaskan seharusnya seluruh gedung, baik itu pemerintahan maupun swasta harus memiliki sarana dan prasarana evakuasi atau penyelamatan yang berperspektif gender.
“Saat ini BNPB sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, namun belum menyentuh aspek pengurangan resiko bencana,” kata dia kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (27/4/2018).
Penanggulangan bencana yang responsif gender, jelas dia, perlu dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi. Saat ini pihaknya tengah menyusun Peraturan Menteri PPPA tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender di pengungsian.
Dalam situasi bencana, perempuan dan kelompok rentan lain rawan sekali mengalami kekerasan dan pelecehan, misalnya dibentak atau disentuh salah satu bagian tubuhnya. Begitu juga ketika berada di pengungsian, sarana dan prasarana yang ada justru memiliki potensi terjadinya kekerasan dan pelecehan, seperti toilet yang tidak memiliki pintu.
“Oleh karena itu, saya berharap Kemen PPPA dapat menjadi contoh bagi evakuasi maupun penanganan bencana yang responsif gender,” terang dia.
Kepala Biro Umum dan SDM Kemen PPPA, Prijadi Santosa menambahkan kegiatan simulasi bencana sangat baik dilakukan untuk mengetahui kesiapan seluruh aspek. Meliputi aspek pegawai dan karyawan, sarana dan prasarana gedung, tim keamanan tanggap darurat, dan efektivitas waktu untuk mengevakuasi seluruh pegawai dan karyawan agar selamat sampai di titik kumpul.
“Dari hasil simulasi, Kemen PPPA membutuhkan waktu 13 menit 50 detik untuk menyelamatkan seluruh orang yang hadir di kantor. Catatan waktu ini masih dinilai ideal mengingat gedung Kemen PPPA memiliki 11 lantai dan waktu yang dicapai masih di bawah 15 menit. Dalam simulasi kemarin, kami memisahkan jalur evakuasi antara perempuan dan laki-laki serta melakukan evakuasi dengan mengutamakan kelompok rentan, seperti ibu hamil, lansia, disabilitas, dan anak-anak,” tutur dia. Aris Arianto
