JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Ada Politik Dinasti dan Praktik KKN Muncul di Karanganyar. Perda Perangkat Desa Diminta Direvisi

Seleksi perangkat desa di Karanganyar. Foto/Wardoyo
Seleksi perangkat desa di Karanganyar. Foto/Wardoyo

KARANGANYAR- Sejumlah tokoh masyarakat Karanganyar, mendesak pemerintah kabupaten Karanganyar, segera melakukan evaluasi terhadap Perda No 10 Tahun 2016, tentang perangkat desa. Perda yang mengatur tentang proses pengisian perangkat desa ini, dinilai masih memberikan ruang yang seluas-luasnya terhadap praktek  KKN dalam melakukan proses seleksi.

Salah satu tokoh masyarakat Karanganyar, Ganden Sutarwa, disela-sela seleksi pengisian perangkat Desa Mojoroto, Kecamatan Mojogedang, Rabu (23/05/2018). Menurutnya, dalam proses seleksi dengan dasar Perda No 10 Tahun 2016, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga :  Kukuhkan Ngargoyoso Sebagai Pusat Wisata dan Kuliner Alami di Soloraya, Bale Botram Resto Hadir Memikat

Ganden mencontohkan, dalam proses seleksi yang dilakukan di sejumlah  desa sejak Perda ini berlakukan, sebagian besar jabatan perangkat desa, mulai dari sekretaris desa, hingga kepala urusuan, diisi oleh pera kerabat dari kepala desa.

“ Dengan dalih apapun, ketika praktek KKN pasti  terjadi dalam proses seleksi pengisian perangkat desa ini. Untuk itu, kami mendesak agar Perda tentang perangkat desa ini segera dievaluasi, karena memang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat,” katanya, Rabu (23/05/2018).

Baca Juga :  Pemkab Karanganyar Sumbang Rp 402 Juta untuk Korban Gempa Cianjur, Bupati Rp 10 Juta, Polres Rp 39 Juta

Jika hal ini terus dibiarkan dan tanpa ada perubahan dan evaluasi, lanjutnya, maka akan berpotensi terjadinya pelanggaran, tertama dalam penggunaan anggaran.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com