SRAGEN- Forum audiensi terkait kejanggalan proses mutasi perangkat desa di DPRD Senin (30/4/2018) menguak sejumlah fakta dan indikasi kejanggalan. Salah satunya soal anggaran kerjasama seleksi yang ditangani Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen, Faturrahman dan LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas) menduga ada udang di balik batu terkait besarnya anggaran seleksi yang mencapai Rp 1,544 miliar.
Di hadapan tim Pemkab yang diwakili Kepala BKPP Sarwaka dan Kabag Pemerintahan Suhariyanto, perwakilan perangkat desa, dan Komisi I, Faturrahman secara blak-blakan mencurigai ada sesuatu di balik nilai anggaran yang menurutnya sangat tak logis tersebut.
“Anggaran Rp 1,544 miliar itu wis nggak logis. Rekrutmen tenaga RSUD saja yang sama-sama ditangani UNS hanya Rp 200 juta sudah untuk 3.800 pelamar. Makanya kami curiga dari LPPM UNS pasti ada cashback. Ini yang perlu diusut. Karena anggaran itu bisa dihitung. Mestinya Rp 1,544 miliar itu untuk apa saja, ” papar Faturrahman.
Ia juga menyangsikan jawaban eksekutif yang selalu tak tahu terkait penggunaan anggaran tersebut. Sebab meski di atas kertas MoU pelaksanaan seleksi dibuat langsung oleh Kades dan LPPM, menurut keyakinannya Pemkab tetap punya andil mengarahkan dan mengondisikan.
Kejanggalan soal anggaran yang fantastis itu juga berbanding lurus dengan informasi yang diterimanya. Fatur mengaku mendapat informasi bahwa tim LPPM yang menggawangi seleksi Perdes ternyata kebanyakan hanya asisten dosen.
“Informasi yang kami dapat sebagian besar yang nangani bukan dosen tapi hanya asisten. Padahal bayarane dosen, profesor dan asisten dosen itu beda. Kalau eksekutif ditanya jawabnya enggak tahu, non sense. Jangan dikira semua DPR itu goblok,” ujarnya kesal.
Padahal, ia menyampaikan anggaran untuk pelaksanaan itu dibayar oleh masing-masing desa sehingga itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan pula.
Senada, Ketua LSM Formas Andang Basuki juga meyakini ada yang janggal dan tak beres dengan anggaran pelaksanaan oleh LPPM UNS yang terbilang fantastis. Ia juga menengarai ada udang di balik batu karena besarnya anggaran dinilai tak wajar.
“Makanya kami minta anggaran bisa dibuka transparan. Sangat mungkin memang ada casback mengingat dananya sangat besar, ” sebutnya.
Sejumlah Kades yang dikonfirmasi JOGLOSEMARNEWS.COM juga membenarkan bahwa anggaran Rp 3,5 juta per perangkat desa yang mengikuti seleksi, memang dibayar dari APBD desa. Dari LPPM UNS hanya diberikan selembar kuitansi tanpa ada rincian penggunaannya.
“Padahal untuk SPj, kan harus jelas. Kami juga jadi bertanya-tanya. Apalagi kemarin pembayarannya dilarang transfer dan harus diserahkan cash ke LPPM langsung, ” sebut salah satu Kades di Sragen yang minta tidak ditulis identitasnya.
Terkait hal itu, Kabag Pemerintahan Setda Sragen, Suhariyanto di hadapan forum menyampaikan sama sekali tak berfikir cashback. Ia juga mengaku tak pernah memerintahkan bawahannya untuk mencari ini itu terkait proses mutasi Perdes.
Ia juga menegaskan tidak ada pengondisian atau pengarahan agar semua desa membuat MoU dengan LPPM UNS untuk mutasi Perdes.
“Sedikit pun tak pernah terbersit untuk cashback. Demi Allah, kami nggak tahu itu (cashback). Tapi masukan beberapa hal tadi akan kami sampaikan ke pimpinan, ” papar Suhariyanto. Wardoyo
