SRAGEN- Kinerja duet Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Wabup Dedy Endriyatno di 2 tahun pertama, juga mendapat sorotan dari kalangan DPRD. Selain minim inovasi, sejumlah program unggulan yang disampaikan saat kampanye dinilai gagal terealisasi.
Sorotan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Sragen, Muh Harris Effendi. Dia menyampaikan terkait evaluasi kinerja dua tahun pertama pemerintahan, ia menilai belum sepenuhnya bisa merealisasi janji saat kampanye.
“Pertama target infrastruktur menyeluruh dan berkualitas sesuai janji kampanye Pilbup dan telah diterjemahkan dalam RPJMD, tidak bisa memenuhi target dalam dua tahun pemerintahan. Sesuai janji kampanye selesai dalam 2 tahun, tapi nyatanya yang diselesaikan baru 59 %,” paparnya Selasa (8/5/2018).
Kemudian target menciptakan 25 ribu lapangan, hingga tahun kedua juga belum ada indikator pencapainnya. Bahkan konsep-konsepnya belum pernah masuk dalam kebijakan-kebijakan APBD dalam kurun waktu dua tahun ini.
Sampai dua tahun pemerintahan, ia juga memandang belum ada kebijakan-kebijakan inovatif yang menonjol dalam program-program kerakyatan.
“Kalau menggelar job fair dan diklaim bisa menyalurkan 6.000 tenaga kerja itu sudah di luar konteks dan tidak relevan dengan janji menciptakan 25.000 lapangan kerja. Yang namanya menciptakan lapangan kerja itu seperti mendirikan pabrik atau membuka usaha yang bisa menyediakan lapangan kerja. Dan yang perlu ditegaskan, bahwa yang dijanjikan oleh pemerintahan itu menciptakan 25.000 lapangan kerja, bukan menyalurkan 25.000 tenaga kerja, ” urainya.
Menurutnya, progress dua tahun pertana juga masih landai-landai tanpa inovasi menonjol. Sebaliknya ia menilai justru program-program pro rakyat kecil, dibiarkan stagnan bahkan ada beberapa kebijakan yang mengalami kemunduran.
“UPTPK yang peninggalan pemerintahan sebelumnya dan pernah dapat penghargaan internasional, jadi rujukan nasional serta banyak dirasakan mbantu wong cilik, nggak lagi terdengar gaungnya. Bahkan yang muncul malah keluhan mengurus Jamkesda, kartu miskin yang lamban dan terkesan dipersulit. Pedagang di Alun-alun yang harusnya ditata dan dikelola biar ramai dan bagus, malah ditutup sehingga memicu gejolak yang sampai sekarang belum selesai, ” tukasnya.
Ia berharap evaluasi itu bisa menjadi pembelajaran dan refleksi bagi pemerintahan saat ini. Bahwa masih banyak PR dan kekurangan yang harus segera dibenahi lantaran janji kampanye menurutnya tak hanya sekadar slogan manis semata akan tetapi menjadi janji yang akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat.
Terpisah, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat berbicara dalam acara Refleksi dua tahun pemerintahannya bersama Dedy Endriyatno, Jumat (4/5/2018) lalu mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tujuh program unggulan untuk kesejahteraan rakyat yang menjadi janji politiknya saat kampanye.
Meski belum maksimal, ia mengklaim ada beberapa pencapaian yang dinilainya berhasil dalam dua tahun ini.
Dari aspek infrastruktur yang ia janjikan tuntas dalam dua tahun pertama, Bupati Yuni mengaku di akhir 2017, pembangunan yang digeber sudah mampu meningkatkan kondisi jalan.
“Kondisi infrastruktur awal memimpin 2016, setidaknya kondisi jalan di Sragen yang baik hanya 46 %. Di 2017 pemerintah menganggarkan Rp 211 miliar dan hasilnya terbangun 3 jembatan baru dan 100 km jalan yang diperbaiki. Pada 2017 kondisi jalan yang baik di kabupaten Sragen meningkat menjadi 59,52 %,” ujarnya.
Lantas pada 2018 pemerintah menganggarkan Rp 242 miiliar yang artinya 30 persen belanja langsung.
Sehingga dibangun 5 jembatan baru dan 2 rehab jembatan serta 65 paket perbaikan jalan.
”Awal bulan Mei ini kita bisa mulai semuanya,” ujarnya.
Kemudian dari aspek pendidikan gratis, ia mengklaim sudah memenuhinya termasuk program pelatihan untuk Guru Rp 1 miliar sudah terrealisasi SD sampai SMP.
Padahal sebelumnya pada 2015 anggaran pelatihan guru hanya Rp 735 juta, sekarang dinaikkan menjadi Rp 2,805 miliar pada 2018.
Janji menjadikan desa basis pembangunan menurutnya direalisasi dengan memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 72 miliar tahun 2016 dan Rp 83 miliar di 2018 ke desa. Wardoyo
