loading...
Ilustrasi kursi perangkat desa

SRAGEN- Pihak Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengisyaratkan ogah diseret dalam polemik mutasi Perangkat Desa (Perdes) Sragen yang pelaksanaannya ditangani oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS. Sebaliknya mereka memilih menyerahkan tanggungjawab tersebut ke LPPM.

“Seperti saya sampaikan pada wawancara sebelumnya, terkait detail teknis bisa ditanyakan langsung ke LPPM dan Pusat Studi yang menangani,” papar Rektor UNS, Ravik Karsidi melalui Kahumas UNS,  Andre Rahmanto dalam pesan Whatsapp dua hari lalu.

Perihal rencana pemanggilan LPPM UNS oleh DPRD Sragen untuk audiensi bersama sejumlah elemen yang menuding banyak kejanggalan, Andre juga tidak berkenan menanggapi.

Sebelumnya ia menegaskan bahwa LPPM hanyalah satu dari sekian pusat studi yang ada di UNS.

Baca Juga :  Jumlah PP dan ODP Corona Sragen Mulai Melonjak, Makam Keramat Pun Turut Disemprot Desinfektan. Puluhan Fasum Fasos di Pengkol Tanon Disterilisasi

Pun dengan pihak LPPM,  hingga kini masih menutup konfirmasi. Ketua Tim Seleksi Mutasi Perdes Sragen dari LPPM,  Sudarsana nomornya menunjukkan tidak aktif.

Desakan panggilan paksa ke LPPM mencuat setelah pada pemanggilan pertama di audiensi dua pekan lalu,  LPPM mangkir tanpa ada keterangan.

Ketua DPRD Sragen,  Bambang Samekto mengatakan siap memanggil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  UNS terkait desakan sejumlah kalangan menyikapi karut marut polemik mutasi perangkat desa di Sragen belum lama ini.

“Siap saja. Nanti segera kami layangkan panggilan ke LPPM UNS,” paparnya Selasa (8/5/2018).

Sementara,  Ketua LSM Formas,  Andang Basuki menilai pihaknya akan menunggu apakah masih ada itikad baik dari LPPM UNS untuk memenuhi panggilan audiensi kedua setelah mangkir di audiensi pertama. Jika sampai tiga kali pemanggilan tetap mangkir,  maka DPRD bisa memanggil paksa.

Baca Juga :  Tanpa Disadari, Air Sumur di Wilayah Sragen Kota Ternyata Punya Kandungan Besi Sangat Tinggi. Ini Bahayanya Jika Terlalu Banyak Konsumsi Tanpa Filtrasi!

Pemanggilan paksa itu mengacu pada Pasal 73 UU MD3 Tahun 2014, terutama ayat empat dan lima.

“Di UU MD3 sudah jelas diatur kalau memang tiga kali tidak hadir,  bisa dipanggil paksa, ” tukasnya. Wardoyo