JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap perilaku birokrasi yang dinilainya kerap menambah aturan sendiri di luar keputusan pemerintah pusat. Di hadapan anggota DPR RI, Prabowo bahkan meminta para pejabat birokrasi tidak bertindak terlalu jauh dengan membuat kebijakan tambahan yang justru memperumit pelayanan dan perizinan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Menurut Prabowo, pemerintah kerap menghadapi persoalan ketika instruksi dari presiden maupun menteri justru berubah di tingkat bawah karena adanya tambahan aturan dan kebijakan baru dari birokrasi.
“Jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai kebiasaan tersebut membuat birokrasi menjadi tidak tertib dan berdampak langsung terhadap lambannya pelayanan publik, terutama urusan investasi dan perizinan usaha.
Prabowo bahkan menyinggung kemungkinan adanya oknum birokrat yang sengaja mempersulit proses administrasi demi kepentingan tertentu, termasuk memeras pengusaha yang hendak mengurus izin.
Ia membandingkan kecepatan pelayanan investasi di Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia. Menurutnya, kondisi perizinan di Indonesia masih terlalu berbelit dan memakan waktu lama.
“Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan!” ujarnya.
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga kembali menyinggung istilah deep state atau “negara dalam negara”. Ia menyebut ada sebagian birokrat yang merasa tetap aman dan kuat meski pergantian pemerintahan terus terjadi lewat pemilu.
Menurutnya, pengalaman panjang di birokrasi membuat sebagian aparatur merasa memiliki pengaruh besar dalam sistem pemerintahan.
Karena itu, Prabowo meminta seluruh menteri di kabinetnya lebih tegas mengawasi jajaran birokrasi hingga level bawah.
“Saya ingatkan semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah! Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama,” katanya.
Pidato tersebut juga menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya seorang presiden menyampaikan langsung KEM-PPKF di hadapan parlemen.
Sebelumnya, Prabowo juga pernah mengangkat isu deep state dalam sebuah wawancara bersama sejumlah jurnalis dan pengamat pada Maret 2026. Saat itu ia menilai ada kekuatan-kekuatan dalam birokrasi yang dapat menghambat jalannya pemerintahan dan kebijakan negara. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
