SRAGEN- Mendekati pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa (Perdes) di Sragen yang dijadwalkan tanggal 6 Agustus, kabar tak sedap kembali berembus di lapangan. Beredar kabar, sejumlah pihak dan oknum Kades diduga mulai gerilya mendekati para calon dan menjanjikan bisa mengondisikan nilai pada ujian kompetensi yang nantinya bakal digelar dengan sistem Computer Assested Test (CAT).
Yang bikin gerah, para pihak hingga oknum Kades itu mematok tarif puluhan juta kepada calon peserta yang menghendaki bisa lolos CAT dengan skor tinggi sesuai pesanan. Kabar tersebut sudah mencuat dan santer beredar dalam beberapa hari terakhir.
Bahkan sejumlah calon peserta dikabarkan sudah membayar sesuai tarif yang dipatok.
“Iya, memang seperti itu yang beredar. Ada oknum relawan yang datang menjanjikan untuk biaya ujian CAT agar nilainya bisa dikondisikan. Nilainya puluhan juta. Ada yang sudah bayar juga. Ada juga yang didatangi oknum Kades yang memang sejak awal sudah jadi ring satu. Memang enggak terang-terangan tapi permainannya di lapangan ya seperti itu. Bisa ditanya sendiri, nek enggak selak batinne mereka pasti ngaku,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Sragen, S, kepada wartawan Selasa (31/7/2018).
Hasil investigasi di lapangan, kabar upaya pengondisian itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Upaya pengondisian itu berembus untuk desa yang memilih menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) pada dua universitas swasta di dekat Sragen.
Data yang diterima Joglosemarnews, untuk pelaksanaan seleksi Perdes Sragen di 192 desa nanti dikabarkan terbagi dalam tiga kubu.
Kubu pertama adalah yang Kadesnya masuk ring satu dan dekat dengan penguasa, kubu kedua adalah desa yang dikondisikan oknum relawan, dan kubu ketiga adalah Kades yang menghendaki seleksi secara transparan dan independen.
Dua kubu pertama dikabarkan lebih memilih menggandeng LPPM universitas yang lokasinya dekat, sedangkan kubu ketiga disebut condong ke LPPM universitas negeri yang ada di luar Solo.
Sementara kabar terakhir, Pemkab memang membebaskan desa memilih enam LPM universitas yang sudah bekerjasama dengan Pemkab.
Yakni UGM, Undip, Unsoed, Uniba, UMS dan AUB. Namun dari daftar itu, yang disebut paling banyak digandeng adalah UMS, AUB, Undip dan UGM.
Sejumlah Kades yang dikonfirmasi, memang mengisyaratkan tak menampik kabar adanya upaya gerilya oknum relawan dan sejumlah Kades untuk menjanjikan pengondisian skor seleksi CAT. Sebagian Kades yang menggandeng LPPM serupa juga akhirnya tak kuasa memberontak dan memilih diam.
“Ya gimana lagi. Itu langsung oknum yang mendatangi dan meminta ke calon peserta. Bilangnya ya memang nanti skornya ujian CAT bisa diatur dan lulus. Tarifnya ya segitu (puluhan juta),” ujar salah satu Kades yang minta namanya dirahasiakan saat berbincang dan diamini beberapa rekannya, Selasa (31/7/2018).
Ada Celah Memungkinkan
Kabar adanya upaya pengondisian skor ujian CAT itu juga selaras dengan informasi yang disampaikan Aktivis LSM Formas, Sumardi. Saat audiensi dengan LPPM UNS terkait sejumlah kejanggalan ujian seleksi mutasi perangkat desa beberapa waktu lalu, ia juga mengutarakan kemungkinan serupa.
Menurut keterangan salah satu ahli programer komputer di Solo, bahwa ujian dengan sistem CAT tidak menjamin sepenuhnya berlangsung fair dan transparan.
Sebab masih ada celah nilai yang memungkinkan bisa diprogram atau diskenario lebih awal sebelum tes dilaksanakan.
“Ahli programer komputer itu juga bilang skor itu bisa diseting lebih dulu. Nanti mau muncul skor berapa sudah bisa diprogram di awal. Begitu tes selesai nilainya yang muncul sesuai yang diprogram. Dia bilang itu sangat memungkinkan dan bisa dilakukan,” kata dia.
Sumardi menyampaikan indikasi adanya upaya pengondisian itu juga sudah masuk ke LSM Formas. Ada beberapa aduan dan keluhan soal kabar adanya oknum yang menjanjikan bisa mengondisikan skor CAT dengan tarif puluhan juta.
“Makanya kami akan kawal terus proses seleksi Perdes di Sragen ini. Sebab dari awal upaya dan indikasi untuk membuat seleksi bisa diatur itu sudah banyak terlihat. Kami siap memberikan pendampingan apabila ada bukti dan temuan. Kami juga minta aparat terkait jangan tinggal diam. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api, ” ujarnya.
Sumardi menambahkan peserta seleksi di luar lingkaran, juga diharapkan bisa ikut mencermati pelaksanaan ujian CAT. Jika ada kejanggalan, bisa dilaporkan dan didokumentasikan sebagai bahan untuk laporan.
“Indikasinya nanti bisa dilihat. Kalau fair, ujian CAT itu nanti nilainya begitu selesai maka seketika itu juga nilai semua peserta akan langsung muncul terpampang di layar depan. Nah, kalau ternyata munculnya nggak serempak atau ada jeda waktu cukup signifikan, patut dicurigai memang ada yang tidak beres. Kalau mau jujur dan berjalan fair ya harus berani melawan ketika ada kecurangan, ” imbuhnya.
Saat dikonfirmasi soal kabar upaya gerilya pengondisian skor CAT itu, Kabag Pemdes Setda Sragen, Suhariyanto gagal dihubungi. Beberapa kali ditelepon, tidak berhasil meskipun menunjukkan nada aktif. Wardoyo
