JAKARTA – Setiap orang tentu tak ingin menjadi korban penipuan. Apalagi penipuan dalam proses seleksi CPNS, yang biasanya bisa sampai rugi puluhan juta lebih. Karena itu, meski ngebet ndaftar PNS, faktor kewaspadaan tetap harus dilakukan.
Untuk membantu kewaspadaan para pelamar, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan memberikan tips untuk menghindari penipuan soal pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
“Pertama, perlu diingat bahwa penerimaan CPNS itu tidak pakai biaya sama sekali,” kata Ridwan saat dihubungi, Senin (23/7/2018).
Kalau ada yang memberi tahu informasi pendaftaran CPNS memerlukan biaya, Ridwan menegaskan, itu pasti modus penipuan.
Selanjutnya, kata Ridwan calon pendaftar bisa langsung liat saja web BKN atau media sosial BKN. Salah satu akun resmi BKN di Twitter, yaitu @BKNgoid.
“Di luar itu dan situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bisa dipastikan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya.
Ridwan mengatakan saat pengumuman resmi dibuka, calon pendaftar bisa langsung mengunjungi situs pendaftaran resmi CPNS, yaitu, http://sscn.bkn.go.id . Ia mengatakan telah memblokir banyak situs yang menyebarkan informasi palsu atau hoaks soal CPNS.
Hal tersebut dilakukan atas kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Kami juga sudah beberapa kali sudah memblokir, bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir website yang katakan lah clickbait dan sebagainya soal pendaftaran CPNS, supaya tidak terjadi lagi,” kata Ridwan. Saking banyaknya, ia mengaku lupa dan tidak mencatat jumlah pasti situs yang sudah diblokir.
Sebelumnya di lokasi berbeda Asman Abnur mengatakan jadwal pendaftaran CPNS akan dipublikasi dalam waktu dekat. “Lagi kita finalisasi. Jadi nanti kalau sudah final saya umumkan. Itu ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus,” kata Asman.
Asman berharap hal tersebut bisa terealisasi pada Juli 2018. Ia menyebut jumlah PNS yang akan direkrut mencapai 220-250 ribu orang.
Namun Asman enggan membocorkan gambaran formasi CPNS itu karena butuh waktu untuk melakukan finalisasi. Kementeriannya bersama BKN masih memperhitungkan sejumlah faktor, seperti jumlah pegawai yang akan pensiun tahun ini dan belanja pegawai di pemerintah pusat dan daerah.
