SRAGEN- Maraknya kabar dan praktik suap yang mengiringi seleksi perangkat desa (Perdes) di 192 desa di Sragen, membuat gerah jajaran kepolisian. Kapolres Sragen, AKBP Arif Budiman langsung membentuk tim khusus yang diterjunkan ke lapangan.
“Kita sudah bentuk tim khusus. Ada tiga tim yang saat ini bergerak ke lapangan. Karena kabar soal praktik suap dan oknum-oknum yang memanfaatkan sebagai penunggang memang sudah banyak kami terima, ” paparnya Senin (6/8/2018).
Kapolres menguraikan tim itu sudah dikerahkan menyebar ke tiga kawedanan. Mereka bekerja secara undercover untuk menelusuri dan menelisik semua informasi yang berkembang di lapangan.
Ia menegaskan pengerahan tim itu sebagai bentuk respon atas maraknya informasi yang berkembang di lapangan soal indikasi suap dan makelar di seleksi Perdes. Kapolres menegaskan pihaknya juga tak segan melakukan tindakan tegas operasi tangkap tangan (OTT).
“Langkah ini juga sebagai pencegahan dini. Karena jika memang itu terjadi, maka ekses pasca pengumuman hasil yang kita khawatirkan. Kami juga berharap masyarakat dan semua pihak bisa proaktif melapor jika memang mengetahui dan memiliki bukti, ” tandasnya.
Indikasi menggilanya praktik suap menjelang ujian seleksi Perdes itu juga diperkuat dari informasi yang diterima anggota DPRD Sragen. Ketua Fraksi PKB, Faturrohman menyampaikan kabar adanya jor-joran suap itu sudah didengarnya dan makin santer dalam tiga hari terakhir menjelang ujian.
“Saya nggak tahu mekanismenya seperti apa permainan suap itu. Tapi kabar itu sudah menjadi rahasia umum dan saat ini menjadi perbincangan masyarakat di warung-warung, pertemuan di persamuan dan lain-lain. Tiga hari ini terutama, kabar yang saya dengar perputaran uang yang diminta cukup besar mencapai total hampir miliaran. Sebagian masyarakat sudah banyak cerita begitu, ” paparnya saat menggelar aksi bersih Sungai Bengawan Solo di Tenggak, Sidoharjo, Minggu (5/8/2018).
Fatur merinci dari perbincangan warga dan laporan yang ia terima, nilai uang yang diminta itu bervariasi tergantung jabatan. Untuk jabatan perangkat paling rendah yakni Kasie berkisar Rp 150-200 juta, Kadus atau bayan Rp 300-400 juta, dan carik atau Sekdes antara Rp 500-700 juta.
“Itu informasi yang kami tangkap dari obrolan dan pengakuan masyarakat, bukan kami yang menilai. Kami dengar, tahu dan melihat memang faktanya terjadi seperti itu.
Ia pun berharap fenomena maraknya suap di seleksi Perdes Sragen ini bisa menjadi perhatian dan ditindaklanjuti penegak hukum. Ia bahkan mendesak kepolisian, tim saber pungli hingga KPK bisa terjun melakukan penindakan hingga OTT.
“Saya rasa tidak ada yang sulit untuk diusut. Kalau memang ada niat dan itikad baik untuk memerangi praktik suap karena sangat merugikan masyarakat, ” tandasnya. Wardoyo
