JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Awas, Semua Pemberi Money Politik Kini Bisa Dijerat 5 Tahun Penjara. Penerima Uang Tak Akan Diproses 

Dwi Budi Prasetyo. Foto/Wardoyo
Dwi Budi Prasetyo. Foto/Wardoyo

 

SRAGEN-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sragen mengingatkan agar semua pihak dan peserta Pemilu untuk menghindari praktik money politik dalam kontestasi politik baik Pileg maupun Pilpres. Pasalnya, UU Pemilu terbaru bakal lebih spesifik menjerat si pemberi money politik dengan ancaman hukuman lebih berat.

Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budi Prasetyo mengungkapkan mengacu UU No 7/2017 tentang Pemilu yang terbaru,  semua orang yang terbukti melakukan money politik bakal dijerat pasal dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Ancaman pidana itu hanya berlaku bagi pemberi uang saja. Sedangkan yang menerima tidak akan dijerat. Hal itu berbeda dengan UU sebelumnya, Nomor 10 Tahun 2016 dimana pihak pemberi dan penerima uang money politik, sama-sama bisa diproses pidana.

“Lalu kalau UU yang dahulu hanya bisa menjerat tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Tapi kalau UU Pemilu no 7 ini, berkata setiap orang, setiap pihak yang memberikan uang walaupun uang pribadi dan bukan dari Caleg atau tim sukses, langsung bisa diproses. Singkatnya di UU terbaru ini lebih spesifik bisa menjerat siapa saja yang memberi uang,” paparnya ditemui di sela memimpin kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Partisipatif Masyarakat, Rabu (26/9/2018).

Baca Juga :  Diiringi Hujan Air Mata, Ustadz Muda Habib MA Pimpinan Ponpes Shobo Guno Sragen Dimakamkan Pas Adzan Magrib. Ratusan Pelayat Menyaksikan dari Kejauhan

Selain itu, mengacu UU tersebut, pihak pelapor bisa lebih mendapat jaminan keselamatan dan kerahasiaan. Menurut Budi, jika pelapor minta dirahasiakan, maka hanya cukup melaporkan ke Bawaslu disertai bukti, namun tidak akan dijadikan saksi.

Dari laporan itu, nantinya bisa dijadikan sebagai temjan awal oleh pengawas Pemilu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai tahapan penanganan.

Selain money politik, masyarakat dan semua elemen juga diharapkan bisa proaktif melapor jika menemukan pelanggaran di lapangan.

Baca Juga :  Catat Rekor Baru Lagi, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tambah 4.634. Satgas Sebut Terkait Pilkada

Teknis pelaporan bisa dilakukan langsung ke Bawaslu, Panwascam Kecamatan atau Bawaslu tingkat desa yang ada di semua desa.

“Batas waktu pelaporan adalah tujuh hari dan harus diproses. Nanti kami punya waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti. Tiga hari untuk tahap pelengkapan syarar formil dan materiil, baru nanti dilakukan kajian,” terang Budi.

Bintek Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Sragen, Rabu (26/9/2018). Foto/Wardoyo

Sementara, Bintek sendiri menghadirkan sekitar 100an perwakilan dari semua elemen baik pelajar, komunitas, ormas dan lain sebagainya.

Budi menambahkan Bintek digelar untuk menjalin sinergitas Bawaslu dengan elemen-elemen masyarakat bagaimana menjalankan pengawasan Pemilu dan mekanisme pelaporannya. Lebih dari itu, Bintek juga digelar sebagai upaya sosialisasi dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu. Wardoyo