GUNUNGKIDUL – Para pengunjung objek wisata Gua Pindul di Gunungkidul, mulai tahun 2019 mendatang bakal dikenai pajak. Hal itu merupakan konsekuensi dari pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) no 6 tahun 2017 tentang kawasan pajak hiburan, yang akan berlaku efektif 2019.
Untuk saat ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sedang gencar dalam melakukan sosialisasi kepada operator Gua Pindul.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Pengawasan BKAD Mugiyono, Minggu (23/9/2018).
“Beberapa hari lalu kami melakukan pertemuan dengan pelaku wisata di Gua Pindul, kegiatan tersebut adalah sosialisasi perda pajak,” katanya.
Ia mengatakan sosialisasi sudah dilakukan sebanyak 5 kali dan sudah mulai menemukan kesimpulan.
“Prinsipnya para operator sudah sepakat untuk dikenakan pajak, tetapi yang menjadi persoalan adalah besaran biaya tarif masuk ke Gua Pindul yang masih belum sama,” katanya.
Ia mengatakan dalam tahap awal sosialisasi pembebanan pajak ke Gua Pindul mendapatkan penolakan dari warga sekitar.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BUMDes untuk mengundang semua operator untuk menyamakan tarif, jika tarif sama maka tidak akan ada lagi kecemburuan antar operator,” katanya.
Ia mengatakan saat ini untuk biaya retribusi ke Gua Pindul dikenakan biaya sebesar Rp 10 ribu.
“Jika nanti Perda tersebut sudah berlaku efektif pada 2019 mendatang maka pengunjung akan dikenakan biaya pajak sebesar Rp 4 ribu,” katanya.
Sementara itu seorang operator Wisata Gua Pindul, Aris mengatakan, tidak mempermasalahkan jika nantinya akan dibebankan pajak untuk masuk ke Gua Pindul.
“Yang perlu diperhatikan adalah penyeragaman besaran tarif masuk karena hingga saat ini masih belum sama, kami juga membutuhkan bimbingan juga karena akhir-akhir ini kunjungan menurun,” katanya.
Terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Gunungkidul, Sudodo mengatakan, pihaknya mengapresiasi perkembangan dari sosialisasi pajak kawasan hiburan.
“Sebelum Goa Pindul ada beberapa kawasan yang sudah menerapkan pajak hiburan seperti Gua Jomblang yang berada di Semanu, Kalisuci Semanu,” katanya.
Ia mengatakan dengan adanya pajak yang dibebankan maka pemerintah daerah berusaha melindungi kawasan tersebut.
“Disini pemerintah daerah sebagai penjaga dan mengamankan patok tanah, jika nantinya ada penyerobotan menjadi tugas pemerintah daerah untuk menyelesaikannya,” katanya. #tribunnews
