SOLO– Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Soloraya menegaskan masih banyak pekerjaan rumah (PR) lain daripada mengurusi rencana aksi jalan sehat umat Islam tanggal 9 September 2018 mendatang. Sebaliknya, PCNU menghimbau kepada pemerintah agar turut hadir menyelesaikan persoalan tersebut.
Ketua PCNU Klaten, Mujiburrahman menegaskan, NU tidak akan turut campur dalam persoalan aksi jalan sehat yang ditengarai ada muatan politis tersebut. Menurutnya, pertemuan yang digelar Minggu (2/9/2018) malam tersebut merupakan pertemuan rutin antara PCNU se-Soloraya yang diadakan setiap satu bulan sekali.
“NU masih banyak PR, jadi tidak ada urusan untuk itu. Masih banyak PR yang harus dikerjakan dalam bidang keumatan, keagamaan, sosial, pendidikan. Dan NU tidak bergerak dalam politik praktis,” ujarnya usai pertemuan.
Sebaliknya, Mujib menghimbau kepada pemerintah agar turut hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut.
“Kami menyerahkannya kepada pemerintah, karena ini wewenang mereka. Pemerintah harus hadir mengkaji dan segera mebgambil langkah sesuai dengan tugasnya. Sekali lagi NU tidak turut campur dengan tencana aksi tersebut,” tegasnya.
Kendati demikian, Mujib tidak menampik jika kemungkinan Banser diturunkan untuk menjaga kondusivitas Kita Solo.
“Kalau memang diminta untuk membantu menjaga kondusivitas Kota Solo ya mungkin saja. Namun prinsipnya tidak untuk membubarkan aksi apapun. Banser dab Pagar Nusa bergerak dibawah arahan Kyai dan tentunya dengan kajian yang tepat. Dan Banser akan turun di depan bila ada gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila,” tandasnya. Triawati PP
