SRAGEN- Ribuan guru dan tenaga honorer kependidikan di Sragen yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) Non PNS Sragen berencana menggelar audiensi dengan Bupati Sragen, Kamis (11/10/2018) besok.
Aksi itu dilakukan untuk menanyakan perihal sejumlah problem terkait kejelasan nasib guru honorer dan tenaga kependidikan non PNS yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS karena terkendala aturan.
Wacana itu mengemuka dalam pertemuan internal FGTK Non PNS Sragen yang digelar di Sragen, Rabu (10/10/2018). Pertemuan diikuti oleh jajaran ketua, dewan pembina dan perwakilan guru dan tenaga honorer dari 20 kecamatan.
Ketua FGTK Non PNS Sragen, Muhammad Abdul Aziz dalam paparannya menyampaikan pertemuan itu digelar untuk menyikapi berbagai kebijakan pusat, seleksi CPNS yang berdampak terhadap nasib para honorer K2, honorer dan tenaga kependidikan non PNS yang tak bisa memenuhi persyaratan.
“Sebenarnya kita juga terus koordinasi dengan pembina dan Kadinas. Makanya kami adakan pertemuab ini untuk mempersiapkan agenda besok beraudiensi dengan bupati,” paparnya.
Dewan Pembina FGTK Non PNS Sragen, Saiful Hidayat menyampaikan total guru honorer, K2 dan tenaga kependidikan non PNS di Sragen tercatat hampir 5.000 orang.
Menurutnya, audiensi dengan bupati dipandang penting untuk bisa menyampaikan aspirasi terkait bagaimana kejelasan nasib para honorer yang tak bisa mengikuti CPNS karena terganjal aturan usia serta persyaratan. Padahal, secara realita, mereka sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Termasuk honorer Kategori 2 (K2) yang berusia di atas 35 tahun dan tak bisa mengikuti seleksi CPNS serta tak ada kejelasan. Lewat audiensi, diharapkan ada kejelasan perihal nasib para guru honorer, K2 dan tenaga kependidikan tersebut.
“Harapannya tentu kalau memang tidak bisa ikut CPNS, akan diangkat menjadi P3K. Tapi kan perlu kejelasan kalau memang benar diangkat jadi P3K, bagaimana aturannya. Sampai sekarang kan semuanya juga belum jelas. Makanya besok akan kita tanyakan ke bupati semua persoalan yang dialami rekan-rekan honorer ini,” terangnya.
Soal aksi mogok mengajar, Saiful menyampaikan tergantung hasil audiensi. Jika audiensi sudah bisa memberi jawaban dan kepastian nasib para honorer, mogok mungkin dirasakan tidak perlu dilakukan.
“Tapi kalau enggak ada kepastian, tentu aksi mogok akan dilakukan. Bahkan ada seruan demo besar-besaran secara nasional tanggal 15 Oktober nanti,” pungkasnya. Wardoyo
