loading...
Perwakilan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS Sragen saat menggelar rapat persiapan beraudiensi dengan bupati, Rabu (10/10/2018). Foto/Wardoyo

 

SRAGEN- Ribuan guru dan tenaga honorer kependidikan di Sragen yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) Non PNS Sragen berencana menggelar audiensi dengan Bupati Sragen, Kamis (11/10/2018) besok.

Aksi itu dilakukan untuk menanyakan perihal sejumlah problem terkait kejelasan nasib guru honorer dan tenaga kependidikan non PNS yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS karena terkendala aturan.

Loading...

Wacana itu mengemuka dalam pertemuan internal FGTK Non PNS Sragen yang digelar di Sragen, Rabu (10/10/2018). Pertemuan diikuti oleh jajaran ketua, dewan pembina dan perwakilan guru dan tenaga honorer dari 20 kecamatan.

Baca Juga :  Rencana Nikah Tak Direstui, Duda di Gondang Sragen Pilih Gantung Diri. Ditemukan Nggantung di Akar Pohon Serut

Ketua FGTK Non PNS Sragen, Muhammad Abdul Aziz dalam paparannya menyampaikan pertemuan itu digelar untuk menyikapi berbagai kebijakan pusat, seleksi CPNS yang berdampak terhadap nasib para honorer K2, honorer dan tenaga kependidikan non PNS yang tak bisa memenuhi persyaratan.

“Sebenarnya kita juga terus koordinasi dengan pembina dan Kadinas. Makanya kami adakan pertemuab ini untuk mempersiapkan agenda besok beraudiensi dengan bupati,” paparnya.

Dewan Pembina FGTK Non PNS Sragen, Saiful Hidayat menyampaikan total guru honorer, K2 dan tenaga kependidikan non PNS di Sragen tercatat hampir 5.000 orang.

Baca Juga :  Satu Sekdes di Sragen Dipenjara Karena Nyalo KTP, Dispendukcapil Imbau Para Calo Segera Tobat. Selain Ancaman Pidana, Ini Kerugian Jika  Mengurus Lewat Calo! 

Menurutnya, audiensi dengan bupati dipandang penting untuk bisa menyampaikan aspirasi terkait bagaimana kejelasan nasib para honorer yang tak bisa mengikuti CPNS karena terganjal aturan usia serta persyaratan. Padahal, secara realita, mereka sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

Termasuk honorer Kategori 2 (K2) yang berusia di atas 35 tahun dan tak bisa mengikuti seleksi CPNS serta tak ada kejelasan. Lewat audiensi, diharapkan ada kejelasan perihal nasib para guru honorer, K2 dan tenaga kependidikan tersebut.

“Harapannya tentu kalau memang tidak bisa ikut CPNS, akan diangkat menjadi P3K. Tapi kan perlu kejelasan kalau memang benar diangkat jadi P3K, bagaimana aturannya. Sampai sekarang kan semuanya juga belum jelas. Makanya besok akan kita tanyakan ke bupati semua persoalan yang dialami rekan-rekan honorer ini,” terangnya.

Baca Juga :  Miris, Belasan Siswa SMPN di Sragen Tertangkap Simpan Video Asusila. Satpol PP Amankan 49 HP Siswa dalam 2 Hari 

Soal aksi mogok mengajar, Saiful menyampaikan tergantung hasil audiensi. Jika audiensi sudah bisa memberi jawaban dan kepastian nasib para honorer, mogok mungkin dirasakan tidak perlu dilakukan.

“Tapi kalau enggak ada kepastian, tentu aksi mogok akan dilakukan. Bahkan ada seruan demo besar-besaran secara nasional tanggal 15 Oktober nanti,” pungkasnya. Wardoyo

 

Loading...