BANTUL – Ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta presiden Jokowi tak tinggal diam terkait dugaan ‘mark up’ dana kemah pemuda Islam yang menyeret organisasi Pemuda Muhammadiyah.
Pasalnya, Dahnil merasa pihaknya dikriminalisasi terkait tudingan tersebut.
“Saya pikir Presiden tidak boleh diam ketika terjadi kriminalisasi terhadap kami, yang justru dari awal ingin membantu Presiden di tengah situasi yang pada saat itu carut-marut. Tapi kemudian justru hari ini kami dicari-cari (kesalahan) dan dikriminalisasi,” kata Dahnil ketika ditemui di sela-sela sidang Tanwir pemuda Muhammadiyah di UMY, Minggu (25/11/2018).
Dahnil sendiri sampai saat ini mengaku belum mengetahui siapa sebenarnya pelapor kasus dugaan mark-up dana apel dan kemah pemuda Islam yang dipermasalahkan itu.
Karena, menurut dia, sejauh ini pihak kepolisian menyembunyikan identitas pelapor.
“(Siapa pelapor) nggak jelas dan Kemenpora juga sedang nyari karena ada unsur fitnah. Karena gini, kalau anda mau cari-cari laporan ormas dan OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda) bisa ditangkap ormas dan seluruh OKP di seluruh Indonesia,” katanya.
“Ini yang menurut kami ancaman serius karena kriminalisasi kita,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengungkapkan, dirinya tidak pernah tahu, dan tidak pernah melihat laporan keuangan kegiatan kemah pemuda Islam yang sedang dipermasalahkan itu.
Namun kemudian, ada laporan terkait kegiatan tersebut lantaran terdapat tanda tangan dirinya.
“Kata temen panitia, tanda tangan itu hasil scan. Saya kaget, ada tanda tangan saya, tapi saya memahami, karena teman-teman buru-buru karena didesak. Akhirnya laporannya ngaco banyak kekurangannya. Itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk kriminalisasi,” ungkapnya. #tribunnews
