JOGJA – Pemerintahan Jokowi-JK punya pekerjaan (PR) yang tidak mudah, yakni memaksimalkan pemberantasan korupsi.
Hal itu merupakan salah satu point hasil kajian oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, yang dipaparkan dalam jumpa pers di Silol Cafe, Jogja, Senin (10/12/2018).
Kajian tersebut dilakukan terkait evaluasi kinerja pemerintah RI di bawah kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Zaenurrohman dari PUKAT UGM menyatakan, kajian yang dilakukan juga terkait dengan proyeksi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya.
“Mengingat tahun 2019 adalah penentuan, kita bisa melihat apakah calon pemimpin selanjutnya serius dalam menangani pemberantasan korupsi,” jelas Zaenurrohman.
Yuris, salah satu peneliti PUKAT ingin melihat keseriusan pasangan capres-cawapres dalam pemberantasan korupsi lewat visi-misi yang diusung.
Mewakili PUKAT, Yuris mengklaim bahwa kinerja pemerintah yang sudah berjalan 4 tahun ini belum memuaskan.
Padahal program pemberantasan korupsi termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
“Sejumlah agenda strategis dan kebijakan tidak berjalan optimal dalam pemberantasan korupsi,” kata Yuris. #tribunnews
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
