JAKARTA – Tanpa membahas sebuah kasus, debat Capres Cawapres hanya akan terjebak pada acara seremonial. Hal itu dikatakan oleh Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris.
Terkait hal itu, dia menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mengangkat kasus tertentu dalam debat pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
“Debat capres itu diperkirakan lebih banyak berisi pemaparan yang normatif ketimbang substantif,” kata dia di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Padahal, ujar Syamsuddin, melalui kasus, semua pihak dapat melihat apa solusi Jokowi untuk mengatasi masalah HAM. Begitu juga, apa solusi yang ditawarkan oleh Paslon nomor urut dua untuk mengatasi soal yang sama.
“Begitu juga untuk penegakan hukum dan sebagainya,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, KPU sebelumnya meminta setiap pasangan Capres dan Cawapres untuk tidak menggunakan kasus tertentu dalam pertanyaan tertutup yang diajukan kepada lawannya saat debat capres. Lembaga itu ingin debat tetap berjalan kondisional.
“Sudah menjadi kesepahaman bersama bahwa pertanyaan yang sifatnya tertutup antarpasangan calon itu dihindari pertanyaan yang terlalu mikro, singkatan-singkatan, atau membahas kasus per kasus,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantornya, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Menurut Pramono pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke kasus tertentu dapat menimbulkan kontroversi. Hal itu dapat mengganggu agenda debat yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan secara utuh dan mendalam.
“Bukan menyangkut kasus-kasus yang terlalu mikro yang malah itu bisa menimbulkan kontroversi,” katanya.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
