JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Polemik Pilkades Serentak Dimajukan, Eks Pansus DPRD Ingatkan Regulasi Tak Boleh Bertentangan Dengan Aturan Lebih Tinggi

Ilustrasi Pilkades
Ilustrasi Pilkades

SRAGEN- Wacana Pemkab yang memajukan pelaksanaan Pilkades mulai Mei dan pencoblosan bulan Juli kembali menuai sorotan dari DPRD. Mantan tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sragen yang membahas Perda Kades periode sebelumnya, menyebut Pilkades tak serta merta bisa dimajukan ketika regulasi belum ada.

Salah satu mantan tim Pansus Perda Kades, Sri Pambudi mengatakan saat ini draft Perda yang mengatur Kades termasuk mekanisme Pilkades serentak, masih menunggu pembahasan di DPRD. Menurutnya, tim Pansus yang membahas pun juga belum diketahui.

Sehingga ketika beredar pernyataan dari eksekutif bahwa Pilkades bakal digelar mulai Mei 2019 dan pencoblosan Juli 2019, hal itu sudah menimbulkan polemik di masyarakat.

“Banyak masyarakat yang menanyakan apakah benar Pilkades akan digelar Juli. Padahal Perda belum ada dan masih ada Kades yang masa jabatannya baru berakhir di Desember 2019,” paparnya Jumat (25/1/2019).

Baca Juga :  Bikin Merinding, Saat Terapung di Lautan, Tangan Jenazah Aipda Joko Disebut Melambai seperti Meminta Tolong!

Pambudi yang sebelumnya masuk dalam Pansus Perda Kades periode sebelumnya, menuturkan berdasarkan pengalaman di pembahasan Perda terdahulu, butuh waktu panjang untuk mematangkan Perda itu.

Ia menggambarkan untuk membahas dan mengesahkan Perda terdahulu seingatnya butuh waktu enam bulan lebih. Bahkan Perda Perangkat Desa malah hampir setahun.

“Kalau secara normatif, pembahasan Perda kan diberi waktu satu tahun anggaran. Tapi untuk Perda krusial biasanya juga di atas enam bulan,” katanya.

Ia menggambarkan salah satu yang berpotensi bermasalah adalah rentang waktu pelantikan. Di Perda lama, diatur pelantikan Kades dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah penetapan calon terpilih.

Jika itu tak dirubah, maka jika pencoblosan digelar Juli maka maksimal September harus dilakukan pelantikan. Sementara, Kades yang baru jabatannya berakhir bulan Desember dan jika diikutkan Pilkades lalu terpilih kembali, maka akan muncul problem dengan masa jabatannya.

Baca Juga :  Innalillahi, Satu Penumpang Helikopter yang Hilang di Belitung Ternyata Berasal dari Miri Sragen. Bernama Aipda Joko

“Padahal sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur soal itu. Ini yang harusnya jadi pertimbangan,” paparnya.

Ia menguraikan Perda dan ketentuan yang akan dibuat, tentu juga tak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perubahan ketentuan pun juga harus mengacu pada PP atau Permendagri.

Sementara, problem Kades yang belum habis masa jabatannya dan jika diikutkan Pilkades, itu tak ada regulasinya.

“Harapan kami semua dimatangkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena merubah Perda itu tetap harus mengacu perubahan PP atau Permendagri yang lebih tinggi. Kalau ada satu pun yang cacat hukum atau tak sesuai aturan, tentu tak akan bisa diterapkan,” tandasnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com