Target Partisipasi 77,5%, Bupati Sragen Bolehkan PNS Ikut Kampanyekan Pemilu. Bawaslu Awasi Semua Kades dan Perangkat Desa

SRAGEN- Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati membolehkan semua PNS di lingkungan Pemkab Sragen untuk ikut menyosialisasikan Pemilu di lingkungan mereka. Kebijakan itu diharapkan bisa mendongkrak angka partisipasi pemilih yang dicanangkan pemerintah bisa mencapai 77,5 persen.

Hal itu disampaikan bupati seusai acara rakor forkompida mengantisipasi persiapan Pemilu, Selasa (29/1/2019).

Bupati mengakui angka 77,5 persen partisipasi pemilih itu memang cukup tinggi. Karenanya, perlu upaya massif sosialisasi dan salah satunya dengan membolehkan PNS ikut sosialisasi.

Tak hanya itu, PNS juga dibolehkan menggunakan fasilitas negara termasuk masjid dan TOA-nya untuk menggerakkan dan mengingatkan masyarakat pada saat coblosan.

“PNS bisa turun melu ngoyak-oyak. Karena sebagian besar PNS itu biasanya juga jadi Pak RT atau RW. Tapi sosialisasinya sebatas mengajak untuk hadir dan mencoblos, bukan sosialisasi calon,” paparnya.

Bupati berharap sosialisasi massif dari KPU dan backup dari Pemkab melalui PNS, bisa memaksimalkan kehadiran masyarakat untum berpartisipasi di Pemilu.

Namun ia tetap menegaskan posisi PNS harus netral. Sosialisasi yang dibolehkan hanya mengingatkan untuk hadir di pencoblosan, bukan mengajak untuk mencoblos calon di Pemilu.

“Kalau sebatas sosialisasi mekanismenya seperti itu saya rasa boleh,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetyo untuk keterlibatan PNS atau pegawai ikut sosialisasi ngoyak-oyak masyarakat agar datang ke TPS dan mencoblos, itu dibolehkan. Bahkan mereka bisa menggunakan tempat ibadah atau fasilitas lain di tingkat RT.

Akan tetapi Budhi menyampaikan ada catatan yakni hanya sebatas mengingatkan ke TPS tanpa embel-embel mengajak mencoblos paslon atau peserta Pemilu.

“Nanti untuk pengawasan di tiap TPS, ada pengawas TPS kami. Semua lini tetap diawasi. Perangkat desa, BPD selalu kita awasu dalam rangka menjaga netralitas,” tegasnya. Wardoyo